Kontroversi Impor Bawang Putih, Pernah Bikin Kesal Buwas hingga Jadi Jadi Perkara di KPK

Terutama untuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sebagai regulator serta Bulog sebagai pelaksana impor bawang putih non-swasta.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau akrab disapa Buwas sempat mengeluhkan adanya seorang menteri yang menghalangi-halangi impor 100.000 ton bawang putih.

Alasannya, izin impor Bulog tak kunjung diberikan hingga April 2019 berakhir.

Buwas menyimpulkan seseorang telah membatalkan izin impor itu, meski ia tidak mengetahui penyebabnya.

Padahal, kata dia, rapat terbatas bersama Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian sudah memutuskan menugaskan Perum Bulog mengimpor bawang putih untuk kebutuhan di pasaran.

“Perintah, kan, sudah ada tetapi dibatalkan sepihak. Ya tanya yang membatalkan,” ucap Buwas pada Sabtu (27/4/2019), seperti dikutip Antara.  

Kementerian yang Buwas maksud mengarah pada Kementerian Perdagangan yang dipimpin Enggartiasto Lukito.

Pemerintah melalui Bulog memang sebelumnya berencana mengimpor 100.000 ton bawang putih dari China. Impor ini sebagai upaya untuk menstabilkan harga bawang.

Bulog sendiri telah menyiapkan dana sekitar Rp 500 miliar untuk merealiasasikan impor tersebut. Namun, impor urung terlaksana.

Sebab, Kementerian Perdagangan belum mengeluarkan izin impor tersebut. Kemendag justru menerbitkan izin impor kepada 7 perusahaan.

Izin tersebut diterbitkan sehari setelah Pemilu, yakni 18 April 2019. Kemudian, impor bawang putih masuk ke Indonesia pada 3 Mei 2019 sebesar 250 ton.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, impor dilakukan untuk menstabilkan harga bawang putih yang melonjak jelang bulan puasa.

Bawang putih juga menjadi salah satu komoditas yang menyumbang inflasi pada April 2019.

Memasuki Ramadhan dan menjelang Lebaran, permintaan bahan pokok terus meningkat. Salah satunya adalah bawang putih. 

Pedagang sempat kesulitan untuk memenuhi permintaan dari pembeli karena stok barang langka. Akibatnya, harga melonjak naik.

Pada Juni 2019, Kemendag kembali mewacanakan untuk mengeluarkan izin impor bawang putih.

Belasan importir telah mengantungi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian untuk mengajukan izin impor.

Banyaknya impor sumbang defisit

Melihat besarnya keran impor yang yang dibuka, maka tak heran bawang putih jadi komoditas dengan peningkatan nilai impor tertinggi pada Mei 2019.

Peningkatannya mencapai 57,5 persen. Komoditas ini juga menjadi penyumbang defisit yang semakin dalam, yakni Rp 127,5 triliun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Mei, Indonesia mengimpor bawang putih sebanyak 69.507 ton atau senilai 76,4 juta dollar AS dari China.

Angka tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dengan volume impor bawang putih sebesar 51.367 ton atau setara dengan 44,2 juta dollar AS.

"Pada Mei impor barang konsumsi memang meningkat, komoditas utamanya adalah bawang putih.  Peningkatan impor ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan itu berasal dari China," jelas Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta (24/6/2019).

Impor bawang putih yang meningkat tajam selain akibat faktor musiman Ramadhan juga akibat dari kebijakan pemerintah untuk menjaga harga bawang yang sejak awal Ramadhan mengalami lonjakan.

Secara kumulatif, sejak Januari hingga Mei 2019, total impor bawang putih sebesar 70.834 ton atau senilai 77,3 juta dollar AS.

Blacklist 56 importir

Menindaklanjuti banyaknya importir nakal, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah memberi daftar hitam (black list) kepada 56 importir bawang putih.

Mayoritas importir yang diblacklist berdomisili di Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Hal ini disebabkan importir tersebut mengenakan harga tinggi pada bawang putih, lebih dari Rp 25.000 per kilogram.

Dugaan korupsi impor bawang putih

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang melibatkan orang kepercayaan anggota DPR di Jakarta, Rabu (7/8/2019) malam pukul 21.30 diduga terkait transaksi yang melibatkan orang kepercayaan anggota DPR.

Dalam OTT ini, KPK menangkap 11 orang yang terdiri dari unsur swasta, pengusaha importir, supir, dan orang kepercayaan anggota DPR RI.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan, KPK telah mengamankan bukti transfer sekitar Rp 2 miliar.

Pihaknya juga menemukan mata uang asing berupa dollar AS yang kini masih dikalkulasi dan ditelusuri pada orang kepercayaan anggota DPR RI.

"Uang rencananya diduga diberikan untuk seorang anggota DPR RI dari komisi yang bertugas di bidang perdagangan, perindustrian, investasi, dan lain-lain," papar dia.

Anggota Komisi VI jadi tersangka

KPK membawa anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra saat tengah mengikuti kongres PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2019). Kemudian, ia diterbangkan ke gedung KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif, Nyoman dan lima orang yang ditangkap sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan enam orang sebagai tersangka," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Ke-5 tersangka lainnya yakni, Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), Zulfikar (ZFK). Ketiganya merupakan tersangka pemberi duit suap.

Kemudian dua orang tersangka lainnya, yaitu Mirawati Basri (MBS) orang kepercayaan Nyoman Dhamantra dan Elviyanto (ELV) ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Nyoman.

Pasal yang disangkakan kepada pihak diduga pemberi yakni Chandry Suanda, Doddy Wahyudi dan Zulfikar yakni Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Nyoman Dhamantra, Mirawati dan Elviyanto dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.