Salin Artikel

Amir Syamsuddin Mengaku Baru Tahu SBY Pernah Tawarkan Kursi Menteri pada Megawati

Menurut Megawati, tawaran kursi itu datang ketika ia kalah dari SBY dalam Pilpres 2004.

"Seandainya apa yang disampaikan Ibu Mega itu benar, berarti dugaan adanya kendala komunikasi antara dua tokoh bangsa SBY dan Megawati hanyalah spekulasi yang tidak berdasar," kata Amir Syamsuddin saat dihubungi, Kamis (8/8/2019).

Amir mengatakan, tawaran kursi menteri dengan jumlah besar tentulah didasari kepercayaan dan penghormatan yang sangat tinggi dari SBY kepada Megawati.

"Dan kalaupun tawaran itu kemudian ditolak disitulah terlihat sikap kenegarawan Megawati yang memperlihatkan sikap yang konsisten," kata dia.

Sikap konsisten yang dimaksud Amir yakni memberi kesempatan kepada pemenang memerintah. Serta mengambil posisi oposisi untuk terwujudnya check and balances yang sangat penting dalam politik bernegara.

Kendati demikian, Amir menegaskan bahwa ia tidak tahu persis apakah benar SBY menawarkan menteri kepada Megawati pada 2004 lalu.

"Saya tidak berani menanggapi terlalu jauh karena saya tidak tahu terlalu banyak mengenai peristiwa itu," kata Menteri Hukum dan HAM di era SBY ini.

"Waktu presidennya Pak SBY, saya bilang ke beliau. Pak, saya enggak mau masuk kabinet. Karena dulu ditawari delapan atau piro ya (kursi) menteri," ujar Megawati saat pidato di Kongres V PDI-P di Grand Inna Beach, Denpasar, Bali, Rabu (8/8/2019).

Keteguhan Megawati tersebut diakui sempat diprotes oleh sejumlah elite partai. Banyak kader PDI-P yang menyayangkan Megawati menolak tawaran SBY tersebut.

"Tadinya anak-anak menggerutu. Ibu gimana sih, sudah susah-susah berjuang masak enggak masuk (kabinet)," lanjut presiden ke-5 RI tersebut.

Ia pun bersikap tegas kepada kader partai yang menggerutu itu.

"Saya bilang, kalau lu mau jadi menteri (di era SBY), mesti keluar dari PDI-P," kata Megawati, kala itu.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/08/21295721/amir-syamsuddin-mengaku-baru-tahu-sby-pernah-tawarkan-kursi-menteri-pada

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Nasional
Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Jerat Korupsi Miliaran Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Jerat Korupsi Miliaran Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Nasional
KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap 'Kakap' Bukan 'Teri'

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap "Kakap" Bukan "Teri"

Nasional
Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.