Salin Artikel

Hasto: Aspirasi dari Bawah Ingin Megawati Jadi Ketum PDI-P Lagi

"Berdasarkan Rakernas IV dan berdasarkan aspirasi dari bawah di konfercab (konferensi cabang), mereka memohon Ibu Megawati untuk bersedia menjadi ketua umum kembali," ujar Hasto saat konferensi pers soal Kongres V PDI-P yang akan dihelat 8-11 Agustus 2019 di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Menurut dia, 33 dari 34 dewan pimpinan daerah (DPD) PDI-P telah menyelenggarakan konferensi daerah (konferda) sebelum pelaksanaan kongres. Hanya Provinsi Aceh yang belum selesai. 

DPD PDI-P di Aceh, lanjut dia, akan menggelar konferda pada Sabtu (3/8/2019).

Hasto mengatakan, keterlambatan di Aceh terjadi karena PDI-P ingin merangkul tokoh yang memiliki militansi dan dekat dengan masyarakat untuk menjalankan organisasi partai.

Namun demikian, Hasto menyebutkan, seluruh DPD PDI-P menginginkan Megawati kembali memimpin parpol pemenang Pemilihan Legislatif 2019 ini.

Adapun pemilihan ketua umum baru PDI-P akan dilakukan melalui mekanisme musyawarah tanpa menggunakan voting.

"PDI-P menegaskan bahwa konsolidasi dalam rangka Kongres V dengan pembentukan struktur DPC dan DPD yang baru dijalankan dengan sepenuhnya menjalankan ideologi Pancasila, melalui serangkaian psikotes, penilaian berjenjang, dan meniadakan voting dalam mengambil keputusan," papar Hasto. 

Selain memilih ketua umum baru, pada Kongres V PDI-P nanti, akan ada penentuan struktur partai untuk lima tahun ke depan.

Kongres akan mengambil tema "Solid Bergerak untuk Indonesia Raya" dengan subtema "Mewujudkan PDI-P sebagai Partai Pelopor."

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/01/17011151/hasto-aspirasi-dari-bawah-ingin-megawati-jadi-ketum-pdi-p-lagi

Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke