Latar Belakang 3 Capim KPK dari Polri Jadi Sorotan, Polri Ingatkan Tak Sebar Fitnah

Kendati demikian, ia mengingatkan agar laporan itu disertai bukti sehingga tidak berisi fitnah atau berita bohong.

"Yang jelas, jangan menyebarkan fitnah dan berita bohong yang mendiskreditkan. Kalau ternyata yang disampaikan itu tidak terbukti, yang bersangkutan punya konstiusional untuk melaporkan pihak yang merugikan, ya monggo. Itu hak konstitusional setiap orang," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).

Ia menanggapi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan tiga peserta capim KPK dari Polri memiliki rekam jejak bermasalah.

Tiga orang itu yakni Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri, Wakabareskrim Irjen Antam Novambar, dan Irjen Dharma Pongrekun.

Sementara itu, menurut Dedi, ketiganya merupakan perwira tinggi terbaik yang dimiliki Polri.

Menurut dia, tahap seleksi capim KPK sangat ketat. Masyarakat dapat memberi masukan terkait latar belakang para calon saat tahap uji publik. 

"Toh nanti juga ada tahapan uji publik, di mana masyarakat secara komprehensif bisa memberikan masukan, dengan tentunya fakta dan data yang akurat kepada pansel terkait menyangkut masalah rekam jejak calon pimpinan," ujar dia.

Dedi juga mengatakan, Pansel Capim KPK pasti menerima setiap masukan dari masyarakat dan hasilnya akan dipublikasikan oleh seluruh peserta seleksi.

Sebelumnya, ICW meminta Pansel Capim KPK menyoroti rekam jejak tiga peserta capim KPK dari kalangan Polri.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Irjen Firli Bahuri diduga melakukan pelanggaran etika karena diduga bertemu dengan kepala daerah yang kasusnya tengah ditangani KPK.

Kedua, Antam Novambar. Menurut ICW, Antam diberitakan dalam salah satu laporan investigasi media massa atas dugaan mengintimidasi mantan Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa.

Antam diduga meminta Endang menjadi saksi meringankan di sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan yang kala itu ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kepemilikan rekening gendut.

"Harapan kita agar Pansel bisa mengonfirmasi kepada yang bersangkutan terkait pemberitaan dugaan intimidasi itu," ujar Kurnia dalam konferensi pers di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (28/7/2019).

Ketiga, Dharma Pongrekun. Menurut catatan ICW, Dharma menandatangani surat pemanggilan untuk penyidik KPK Novel Baswedan terkait dugaan penganiayaan berat terhadap pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004.

Novel saat itu merupakan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bengkulu.

"Dharma juga sempat diisukan melakukan pelanggaran prosedur saat mengeluarkan salah seorang tahanan ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya," kata dia.

Seleksi capim KPK

Sembilan peserta Capim KPK dari kalangan Polri lolos uji kompetensi. Semula, ada 11 polri yang mendaftar Capim KPK 2019-2023.

Namun, Wakapolda Jawa Barat Brigadir Jenderal Akhmad Wiyagus mengundurkan diri sebelum ujian kompetensi.

Sementara itu, yang tidak lolos yakni Direktur Diseminasi dan Publikasi Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Darmawan Sutawijaya. Total keseluruhan yang lolos uji kompetensi sebanyak 104 orang.

Berikut 9 jenderal aktif Polri yang lolos tahap uji kompetensi :

1. Irjen Antam Novambar

2. Irjen Dharma Pongrekun

3. Brigjen M Iswandi Hari

4. Brigjen Bambang Sri Herwanto

5. Brigjen Agung Makbul

6. Irjen Juansih

7. Brigjen Sri Handayani

8. Irjen Firli Bahuri

9. Irjen Ike Edwin

Pada Minggu (28/7/2019), pansel KPK kembali menggelar tes psikologi terhadap 104 pelamar yang sebelumnya telah lolos seleksi tahap II.

Hasil dari seleksi rencananya akan diumumkan pada 5 Agustus 2019.

"Tanggal 5 (Agustus), kita umumkan di (Pusdiklat) Kemensetneg lagi, jamnya kita belum tahu," kata Ketua Tim Pansel Capim KPK Yenti Garnasih saat dikonfirmasi, Minggu (28/7/2019).

Yenti mengatakan, setelah ini, masih ada sejumlah tahapan yang harus diikuti oleh peserta yang lolos.

Paling dekat adalah tahapan profil asesmen yang akan digelar sekitar tanggal 8-9 Agustus.

Tes profil asesmen ini meliputi wawancara pribadi hingga kerja grup.

"Profile asesmen, terus habis itu tes kesehatan, terus kita ada wawancara. Setelah itu, setelah dapat nama kita serahkan ke Presiden," kata Yenti.