Salin Artikel

Petani Asal Indonesia Jadi Pembicara di Markas PBB

KOMPAS.com — Majelis Umum PBB mengumumkan tahun ini dimulainya United Nations Decade of Family Farming (2019-2028). Resolusi ini bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan serta pemberantasan kemiskinan, kerawanan pangan, dan gizi buruk.

Dalam kesempatan ini, seorang petani sekaligus Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia (SPI) Zainal Arifin Fuat menyampaikan pandangan megenai petani, pertanian, organisasi tani dalam acara yang diselenggarakan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di New York, AS,  Selasa (16/7/2019).

Sekretaris Utama Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York Ali Andika Wardhana mengungkapkan bahwa ada lima poin utama yang disampaikan Zainal dalam konferensi tersebut.

"Pertama, Zainal menyampaikan bahwa sistem pertanian keluarga (family farming) sebagai sistem pertanian yang bertujuan menjamin ketersediaan bahan pangan yang healthy and sufficient, memperkuat keadilan sosial dan ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan," ujar Ali saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (26/7/2019).

Kedua, family farming dapat mendukung upaya pencapaian Sustainable Development Goals nomor 2, yakni zero hunger melalui penguatan peran small-scale food producers.

Selain itu, pada poin ketiga, Zainal mengungkapkan bahwa ada keterkaitan antara upaya pencapaian hal-hal tersebut dengan implementasi United Nations (UN) of Family Farming dan UN Declaration on the Rights of Peasants yang telah diadopsi melalui resolusi SMU PBB New York pada Desember 2018.

Keempat, petani yang juga mewakili Komite Koordinator Gerakan Petani Sedunia (La Via Campesina) menyampaikan agar UN Decade dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada petani keluarga.

Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan koheren di bidang pertanian di semua level, baik lokal, nasional, regional, maupun subregional.

"Kelima, Zainal meminta semua negara, FAO, pihak Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD) bekerja sama, baik di tatanan nasional, regional, maupun global, guna pencapaian tujuan Sustainable Development Goals melalui acara tersebut," ujar Ali.

Tak hanya itu, dalam acara tersebut Ali juga memaparkan terkait penyampaian dari delegasi Indonesia.

"Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap nasib dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, termasuk petani keluarga," ujar Ali.

Kemudian, Indonesia terlibat aktif dalam negosiasi UN Declaration on the Rights of Peasants dan menjadi co-sponsor resolusi SMU PBB pada 2018 terkait deklarasi itu.

Ali mengungkapkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan petani, termasuk petani keluarga, dijamin dalam berbagai aturan perundangan nasional, termasuk UU pangan serta UU perlindungan dan pemberdayaan petani.

"Selain itu, Indonesia mendukung UN Decade sebagai upaya untuk memperkuat kemitraan dan kerja sama di antara berbagai stakeholders, termasuk negara-negara dan badan PBB terkait, seperti FAO dan IFAD," ujar Ali.

Adapun pertanian keluarga adalah bentuk utama produksi pangan dan pertanian di negara maju dan berkembang.

Petani keluarga harus diberdayakan sehingga mereka dapat memenuhi peran mereka sebagai aktor utama dalam suatu pergeseran menuju sistem pangan berkelanjutan, tangguh, dan inklusif yang sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, berkontribusi pada upaya ketahanan pangan dan gizi, serta tindakan iklim.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/27/12530771/petani-asal-indonesia-jadi-pembicara-di-markas-pbb

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.