DPR RI Pamer Dukungan SDGs di Forum Global

KOMPAS.com - Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk kedua kalinya memaparkan Voluntary National Review (VNR) berisi keberhasilan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia pada pertemuan High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development.

Forum yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, 15 dan 16 Juli 2019 lalu tersebut, bertema “Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality.”

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, yang juga Ketua Indonesian Parliament Task Force on SDGs menghadiri VNR yang dilaporkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, pada 15 Juli 2019.

Delegasi DPR RI juga menghadiri sesi pembukaan ECOSOC High-Level Segment/ Ministerial Segment of HLPF. Acara tersebut diawali dengan penyampaian pidato kunci oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.

Saat itu, Gutteres menyampaikan bahwa inklusi, pemberdayaan, dan kesetaraan merupakan 3 hal pokok yang harus selalu ada dalam upaya pencapaian TPB di semua negara di dunia.

Ia juga mengajak negara-negara dunia untuk bersama-sama memastikan implementasi Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration, mengingat pentingnya kontribusi migran bagi proses pembangunan ekonomi.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan pertemuan parlemen dunia yang diinisiasi oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dengan topik pembahasan yang berjudul “Growing Inequalities and Distrust in Government” serta “Parliamentary Engagement in the SDGs.”

Dalam forum ini, delegasi DPR RI yang diwakili oleh anggota BKSAP DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menyampaikan, salah satu komitmen DPR RI dalam mendukung pencapaian TPB yakni dengan berhasil mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5 persen.

Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong menyatakan, saat ini tidak banyak negara di dunia yang berkomitmen mengalokasikan anggaran negaranya untuk TPB.

Langkah yang diambil Indonesia ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh negara-negara dunia dalam upaya mencapai TPB di tahun 2030,” ujar Chungong.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menambahkan, untuk mencapai TPB, dapat dimulai dengan penganggaran dan pengaturan regulasi yang memprioritaskan pembangunan nasional dan daerah.

“Dalam hal ini, kita harus selalu berpandangan bahwa kedua hal ini bukanlah merupakan suatu beban, namun adalah suatu investasi bagi masa depan generasi penerus kita kelak,” kata dia.

Panja SDGs

Mengingat pentingnya kontribusi parlemen dalam pencapaian TPB, IPU juga mengundang anggota parlemen dunia yang hadir untuk menghadiri workshop bertajuk “Parliament and the SDGs: A Self-Assessment Toolkit.”

Workshop itu membahas soal mekanisme parlemen dalam pengarusutamaan TPB di parlemen, pembiayaan TPB, serta pengawasan implementasi TPB.

Pada sesi itu, anggota BKSAP DPR RI Amelia Anggraini menyampaikan, intervensi DPR RI dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) SDGs yang terdiri dari fraksi dan komisi.

Selain itu, DPR RI mengawasi capaian SDGs sesuai target di dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) pemerintah.

DPR RI juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan dalam pengarusutamaan TPB.

Ia menjelaskan, panja juga menjadi gerbang diplomasi parlemen dan focal point DPR RI dalam berbagai kerja sama nasional dan internasional terkait TPB.

“Sebagai anggota parlemen yang memiliki fungsi pengawasan, kita harus terus aktif mengawal pemerintah dalam berbagai hal terkait implementasi TPB dan memastikan bahwa prinsip inklusi, kesetaraan, dan pemberdayaan selalu menjadi prioritas dalam mencapai TPB pada 2030,” imbuh Amelia.

Delegasi DPR RI juga menyampaikan undangan bagi anggota parlemen dunia yang hadir untuk menghadiri 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD).

Gelaran tersebut merupakan forum parlemen dunia pertama yang diinisiasi oleh DPR RI untuk membahas peran parlemen dunia dalam TPB.

Forum itu digelar pada 4 hingga 5 September 2019 mendatang di Bali itu bertemakan “Combating Inequality through Social and Financial Inclusion.”