Salin Artikel

Komnas HAM Sebut Korporasi Banyak Diadukan, 14 Aduan soal Sengketa Lahan

Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran HAM oleh korporasi yang masuk ke Komnas HAM ada 29 kasus. Aduan itu terdiri atas 14 kasus sengketa lahan, 13 sengketa ketenagakerjaan, satu tentang pencemaran lingkungan, dan satu tentang sengketa kemitraan ojek daring.

Komisioner Penyelidikan dan Pemantaun Komnas HAM, Amiruddin mengatakan, laporan atas korporasi itu paling banyak terkait masalah sengketa lahan sebagai imbas dari praktik investasi korporasi.

"Terjadi arus investasi terutama di tiga bidang, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Jika investasi masuk, lahan berubah fungsi, orang yang ada di lahan itu mau diapakan. Berubahnya fungsi suatu lahan akan mengubah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di situ," ucap Amiruddin di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Amiruddin melanjutkan, persoalan dampak lahan dari investasi merupakan persoalan lama di Indonesia. Ia menekankan pentingnya penanganan secara serius dari instansi terkait, terutama pemerintah sebagai pembuat regulasi.

"Soal investasi, kalau kita perhatikan perkembangan Indonesia dalam 10 tahun terakhir, dan ini masuk ke Komnas HAM aduannya. Bukan hanya empat bulan ini saja, melainkan dari 10 tahun yang lalu. Masalah ini juga belum selesai sampai hari ini," kata Amiruddin.

"Ke depan, hal-hal ini penanganannya di instansi terkait harus lebih baik kalau tidak akan terus mengadu ke sini," tuturnya.

Sementara secara umum, Komnas HAM mencatat 525 pengaduan kasus yang dilayangkan masyarakat selama periode Januari-April 2019.

Lima pihak yang terbanyak diadukan yaitu Polri (60 kasus), korporasi (29 kasus), pemerintah daerah (29 kasus), pemerintah pusat (20 kasus) serta lembaga pendidikan (10 kasus).

Amiruddin menilai, data tersebut hanyalah puncak dari gunung es pelanggaran HAM di Indonesia. Artinya, lebih banyak lagi kasus yang tidak sempat muncul ke permukaan, namun terus terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Ini adalah puncak gunung es, yang kita lihat di permukaan. Tentunya banyak kasus yang ada di bawah sana yang tak mampu kita lihat secara langsung," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/16/15472871/komnas-ham-sebut-korporasi-banyak-diadukan-14-aduan-soal-sengketa-lahan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Sudah Beri Kode Ganjar Maju Capres, tapi PDI-Perjuangan Belum 'Welcome'

Jokowi Dinilai Sudah Beri Kode Ganjar Maju Capres, tapi PDI-Perjuangan Belum 'Welcome'

Nasional
KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

Nasional
2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

Nasional
Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Nasional
Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Nasional
Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Nasional
Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Nasional
Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Nasional
Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Nasional
Jokowi dan 'Politik Basa-basi' ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Jokowi dan "Politik Basa-basi" ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Nasional
Negara Masih 'Bermurah Hati' kepada Koruptor Selama 2021

Negara Masih "Bermurah Hati" kepada Koruptor Selama 2021

Nasional
Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Nasional
Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.