Salin Artikel

Jaksa Pertanyakan Urusan Non Teknis yang Ditempuh Kotjo dalam Proyek PLTU Riau 1

PT Samantaka Batubara merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dipegang oleh BNR.

Rudi bersaksi untuk terdakwa mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Adapun Sofyan merupakan terdakwa kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1 tersebut.

Rudi mengatakan, pada awalnya perusahaan sudah mengirim surat yang ditujukan ke Sofyan Basir terkait rencana Samantaka berpartisipasi dalam proyek tersebut.

"Tidak ada tanggapan, tidak ada respons. Itu setelah 1 tahun. Surat itu adalah pengajuan untuk dimasukan di RUPTL 2015 di lingkungan PLN tertujunya Dirut Bapak Sofyan Basir. Itu suratnya Oktober 2015," kata Rudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Rudi menjelaskan, setidaknya sudah 4 kali ia berkoordinasi dengan Kotjo terkait surat perusahaan yang tidak direspons oleh PLN. Kotjo, lanjut Rudi, sempat memintanya untuk menunggu lebih lanjut.

"Kemudian Mei 2016 saya lapor lagi bahwa sampai hari ini tidak ada respons. Dari situ beliau (Kotjo) sampaikan ya sudah yang teknis kamu yang urus, yang urusan non teknis dan macam-macam aku yang ngurus," kata Rudi menirukan pesan Kotjo.

Jaksa KPK Ronald Worotikan pun mempertanyakan apa maksud dari urusan non teknis tersebut. Rudi pun mengaku tidak tahu maksud sebenarnya dari pernyataan Kotjo itu.

"Tidak tahu. Karena tadi ada pembagian job bahwa saya tidak mencampuri urusan non teknis maka saya fokus ke teknis saja. Jadi apa yang dilakukan Pak Kotjo saya tidak tahu," kata dia.

Hingga pada November 2016, Rudi dipanggil Kotjo untuk menyiapkan dokumen teknis, legal, administrasi dan keuangan. Saat itu, lanjut Rudi, Kotjo mengatakan proyek PLTU Riau-1 sudah dipegang PT Samantaka.

"Emang sebelumnya sudah ada surat penunjukkan, Letter of Intent-nya?" tanya jaksa Ronald.

"Belum, belum," jawab Rudi.

"Lah kok bisa?" tanya jaksa Ronald lagi.

"Karena job saya teknis, sekali lagi saya tidak tanya apa-apa, yang saya perdalam masalah dokumen teknisnya. Saya tidak tahu dan tidak berani menduga," kata dia.

Sekitar Oktober 2017, ia ingat pernah dihubungi mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Menurut Rudi, Eni menyatakan siap membantu perusahaannya mengurus proyek tersebut.

"Saya tanya ke Bu Eni (membantu) dalam hal apa? Saya nanya begitu. Dalam hal kalau ada kesulitan koordinasi dengan PLN nanti dibantu," kata dia.

"Apa Bu Eni pernah mengatakan kenapa lama Riau-1 ini? Nanti kalau ada yang menghambat saya telepon. Betul?" tanya jaksa Ronald.

"Betul sekali," balas Rudi.

Dalam kasus ini, Sofyan Basir didakwa membantu transaksi dugaan suap dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1.

Sofyan dinilai memfasilitasi kesepakatan proyek hingga mengetahui adanya pemberian uang.

Adapun transaksi suap tersebut berupa pemberian uang Rp 4,7 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Uang tersebut diberikan oleh pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Menurut jaksa, Sofyan memfasilitasi pertemuan antara Eni, Idrus, dan Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited dengan jajaran direksi PT PLN.

Hal itu untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/15/13230891/jaksa-pertanyakan-urusan-non-teknis-yang-ditempuh-kotjo-dalam-proyek-pltu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra Singgung Pemimpin Lupa Partai, Ketua Harian: Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Sekjen Gerindra Singgung Pemimpin Lupa Partai, Ketua Harian: Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Nasional
Kejagung Tak Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Garuda

Kejagung Tak Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Nasional
Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Nasional
Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Nasional
Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Nasional
Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Nasional
Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Nasional
Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.