Hoaks atau Fakta Sepekan, Pesan Penerimaan Anggota Polri hingga Penerapan Ganjil Genap di DKI

Adapun kabar bohong ini membuat resah masyarakat yang membaca dan pihak-pihak yang dirugikan.

Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya bersikap jeli dan cermat terhadap informasi yang beredar di media sosial agar tidak termakan kabar bohong.

Dalam pekan ini, Kompas.com merangkum 6 kabar hoaks atau fakta yang beredar pada 8-13 Juli 2019.

1. Pesan Berantai Penerimaan Anggota Polri Berbayar

Sebuah pesan berisi informasi adanya penerimaan anggota Polri berbayar tersebar melalui aplikasi pesan WhatsApp pada Jumat (5/7/2019).

Pesan itu menawarkan kesempatan bagi peserta yang tidak lolos seleksi penerimaan anggota Polri untuk mengikuti seleksi tahap 2 dengan penambahan kuota sekitar 10-20 persen per provinsi.

Kemudian, jika peserta bersedia mengikuti tes lanjutan, maka peserta harus membayar uang bangunan di setiap level ujian.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pesan tersebut adalah hoaks.

"Hoaks. Nanti akan ditindaklanjuti oleh siber untuk melacak akun penyebarnya," ujar Dedi saat dihubungi Kompas.com pada Senin (8/7/2019).

Selain itu, Kepolisian juga mengklarifikasi melalui akun Instagram Divisi Humas Polri yang menyebutkan ancaman pidana dan denda yang membayang-bayangi penyebar hoaks.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menyebarkan sebuah informasi.

Baca selengkapnya: [HOAKS] Pesan Berantai Penerimaan Anggota Polri Berbayar

2. Video Pencuri di Kereta Eksekutif Ternyata Tahun 2017

Aksi pencurian di sebuah kereta eksekutif yang terekam dalam kamera cctv beredar di media sosial pada Senin (8/7/2019).

Dalam rekaman berdurasi 1 menit 16 detik ini, pelaku pencurian berjumlah dua orang dengan ciri-ciri memakai topi, masker, dan jaket.

Adapun pelaku mengambil barang bawaan penumpang lain yang tengah terlelap. Sempat terdengar juga, pencuri tersebut membawa sebuah laptop milik penumpang kereta.

Setelah dikonfirmasi kepada PT KAI, rekaman tersebut terjadi pada 24 Agustus 2017 dan pelaku sudah ditangkap.

"Itu kejadian sudah lama banget. Tahun 2017. Pelakunya juga langsung ditangkap," ujar VP Public Relation PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edy Kuswoyo kepada Kompas.com, Senin (8/7/2019).

Edy menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi di gerbong 3 KA Purwojaya relasi Gambir-Cilacap.

Saat itu, petugas mengamankan barang bukti berupa KTP dan SIM palsu, dua buah obeng, dan sepuluh buah chip kartu memori yang diduga milik para korban.

Baca selengkapnya: [KLARIFIKASI] Viral Video Pencuri di Kereta Eksekutif, Ternyata Tahun 2017

3. Kisah Audrey Yu Jia Hui di media sosial

Seorang pelajar berprestasi asal Indonesia, Audrey Yu Jia Hui, dikabarkan pernah bekerja di badan Antariksa Amerika (NASA) dengan gaji Rp 200 juta per bulan dan sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G-20), beredar luas di media sosial pada 9 Juli 2019.

Tak hanya itu, Audrey Yu diduga sempat ditawari bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan menulis dua buku yang kemudian diterbitan di Bentang Pustaka.

Menanggapi adanya kabar itu, pihak Istana, Menteri Luar Negeri, penerbit Bentang Pustaka, dan orangtua Audrey mengonfirmasi atas kabar yang beredar soal Audrey.

"Iya, itu fakta. Jadi, dia (Audrey) disekolahkan di the College of William and Mary, Virginia, AS. Itu memang sekolah khusus anak berbakat karena dia sejak kecil sudah terlihat bakatnya," ujar salah satu editor Bentang Pustaka, Nurjannah Intan kepada Kompas.com pada Senin (8/7/2019).

Fakta lainnya, Audrey pernah menuliskan dua buku yang berjudul "Mellow Yellow Drama" yang diterbitkan pada 2014 dan "Mencari Sila Kelima" yang terbit pada tahun 2015.

Sementara, untuk informasi dirinya yang pernah bekerja di NASA dengan gaji sebesar Rp 200 juta per bulan dan bertemu dengan Jokowi dalam KTT G-20 adalah hoaks.

Ayah Audrey, Budi Loekito menyampaikan klarifikasi bahwa putrinya tidak pernah bekerja di NASA melalui pesan langsung kepada pihak Bentang Pustaka pada Senin (8/7/2019).

Menyoal pertemuan dengan Presiden Jokowi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengungkapkan bahwa tidak ada pertemuan antara Audrey dengan Presiden Jokowi.

"Sepanjang pengetahuan saya, waktu Presiden sangat terbatas selama G-20 dan penuh dengan acara resmi G-20," ujar Menlu retno.

Baca selengkapnya: [KLARIFIKASI] Viral Kisah Audrey Yu Jia Hui di Media Sosial

4.Surat Imbauan BMKG Soal Waspada Gempa dan Tsunami

Sebuah surat berisi imbauan kepada warga Nusa Tenggara Barat (NTB) mengenai kemungkinan terjadinya gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Mataram, Minggu (7/7/2019).

Atas beredarnya surat ini, sejumlah warganet mempertanyakan kebenaran informasi tersebut kepada akun resmi BMKG.

Kepala Bagian Humas BMKG, Taufan Maulana membenarkan bahwa imbauan waspada gempa dan tsunami dikeluarkan oleh pihak BMKG.

"Resmi dari kepala unit pelaksana teknis di sana," ujar Taufan kepada Kompas.com pada Selasa (9/7/2019).

Ia mengungkapkan, surat pemberitahuan itu dikeluarkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Selain itu, mitigasi dan adaptasi terhadap bencan yang bisa terjadi kapan saja juga perlu, serta memerhatikan bangunan-bangunan di wilayah rawan gempa.

Baca selengkapnya: [FAKTA] Surat Imbauan BMKG soal Waspada Gempa Bumi dan Tsunami di Selatan Lombok

5. Isu Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI

Sebuah unggahan yang menginformasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak perpanjangan izin dari organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) beredar di media sosial Facebook dan YouTube pada 10 Juli 2019.

Kemudian, dalam unggahan juga terpampang foto Mendagri Tjahjo Kumolo dengan latar belakang anggota FPI.

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengungkapkan bahwa isu tersebut adalah tidak benar.

"Soal berita yang tengah viral di Instagram, YouTube maupun media sosial yang menyebutkan Kemendagri tolak perpanjangan izin FPI itu tidak benar alias hoaks, karena hingga saat ini Kemendagri masih melakukan evaluasi," ujar Bahtiar.

Sementara, akun Instagram @kemendagri juga memberikan klarifikasi di kolom komentar akun penyebar hoaks @indonesiawow45.

"Judul headline di atas tidak benar adanya. Mohon diperbaiki. Hingga saat ini, perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas FPI, masih dievaluasi oleh Kemendagri. Untuk informasi yang valid terkait Kemendagri, silakan cek di web resmi www.kemendagri.go.id," tulis akun @kemendagri.

Adapun izin ormas FPI yang dimaksud terdaftar dengan Nomor SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlaku SKT tersebut terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.

Baca selengkapnya: [HOAKS] Isu Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI

6. Pesan Berantai Penerapan Ganjil Genap untuk Motor di DKI

Sebuah pesan menginformasikan adanya uji coba ganjil genap untuk sepeda motor di Jaln MH Thamrin, Jakarta beredar di aplikasi pesan WhatsApp pada Jumat (12/7/2019).

Dalam pesan disebutkan, rencana pemberlakuakn uji coba ganjil genap akan berlaku di Jalan MH Thamrin mulai pukul 06.00-10.00 WIB.

Kemudian, pihak Polda Metro Jaya disebut akan mengeluarkan pengendara yang melintas tidak sesuai ketentuan di jalur genap ganjil pada 18-31 Juli 2019.

Dituliskan juga bahwa Kepolisian akan menilang pengendara motor yang tidak menaati peraturan pada 1 Agustus 2019.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan pesan tersebut adalah hoaks.

"Iya, tidak benar itu. Tidak ada ganjil genap untuk motor," ujar Syafrin kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Ia juga menjelaskan bahwa aturan ganjil genap tetap berlaku sesuai dengan aturan lama.

"Aturannya masih tetap dan belum ada perubahan," kata dia.