Salin Artikel

Ketua DPD Demokrat DKI: SBY Amanatkan Kongres Tetap Digelar 2020

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso yang menghadiri pertemuan SBY dan seluruh Ketua DPD Demokrat se-Indonesia di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi.

"Amanat beliau (SBY) Kongres PD sesuai jadwal pada tahun 2020," kata Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso, seperti dikutip Antara, Kamis malam.

Menurut Santoso, dalam pertemuan dengan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia, SBY belum memberikan arahan atau informasi terkait langkah politik partai ke depan.

"Belum ada arahan/informasi soal koalisi dari pak SBY di acara pagi tadi," ujarnya.

Namun demikian, kata dia, SBY meminta seluruh pengurus Demokrat menjaga soliditas hingga ke tingkat bawah.

Dia menyampaikan dalam kesempatan itu, SBY mengucapkan rasa terima kasihnya atas perhatian dan simpati seluruh pengurus serta kader Demokrat sejak istrinya Ani Yudhoyono wafat hingga 40 hari wafatnya Almarhumah.

Sebelumnya, sejumlah politisi Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong DPP menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.

Beberapa politisi senior yang tergabung dalam gerakan ini, yakni Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.

Normalnya, Kongres Demokrat yang digelar lima tahunan baru akan diselenggarakan pada 2020.

Namun, para senior menilai Kongres sebagai forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan pengurus baru mendesak untuk dilakukan karena perolehan suara yang anjlok.

Perolehan suara Demokrat turun menjadi 7,7 persen pada pemilu legislatif 2019. Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/11/23281461/ketua-dpd-demokrat-dki-sby-amanatkan-kongres-tetap-digelar-2020

Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke