Soal Idrus Marham, Ombudsman: Plt dan Plh Kepala Rutan KPK Tak Kompeten

Ombudsman menemukan Idrus ke luar tahanan tanpa baju tahanan dan borgol. Mereka juga menyebut Idrus menggunakan alat komunikasi selama berobat di RS MMC Jakarta.

"Plt Kepala Rutan dan Saudara Deden Rohendi selaku Plh Kepala Rutan tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka tertib administrasi serta pengawasan," kata Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2019).

Menurut dia, kesimpulan diambil berdasarkan temuan Ombudsman terkait prosedur membawa tahanan ke luar.

Teguh mengatakan, Plt dan Plh Kepala Rutan KPK lalai melaksanakan penetapan pengadilan.

Sebab, keduanya mengabaikan penandatanganan berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan pada hari Idrus keluar serta tidak meminta secara aktif mengenai situasi, hambatan, dan tantangan di lapangan kepada petugas pengawalan tahanan.

Selain itu, kata Teguh, Ombudsman menilai staf pengamanan dan pengawalan tahanan KPK juga melakukan maladministrasi.

"Saudara Marwan selaku staf pengamanan dan pengawalan tahanan KPK melakukan perbuatan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum," kata Teguh.

Adapun Marwan saat itu mengawal Idrus yang ditahan di Rumah Tahanan KPK berobat ke RS MMC.

Izin berobat Idrus itu didapatnya dari Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019.

Idrus didapati berada di kawasan kedai kopi RS MMC Jakarta selepas shalat Jumat yang menurut Ombudsman tidak ada lagi tindakan medis yang dilakukan pada Idrus saat itu.

"Terdapat fakta yang menunjukkan petugas pengawal tahanan KPK tidak melakukan pengawasan secara melekat kepada Idrus Marham selama berada di kedai kopi RS MMC, dalam rekaman CCTV terlihat petugas pengawal tahanan KPK RI berdiri di luar coffee shop dengan jarak kurang lebih 7-8 meter," papar dia.

Selain itu, Teguh menyebut adanya maladministrasi ketika Idrus menggunakan telepon seluler (ponsel) pada saat itu.

Ia menyebut petugas pengawal Idrus tak menegur atau membiarkan penggunaan telepon seluler itu.

"Saudara Marwan dianggap memahami ketentuan mengenai larangan penggunaan handphone bagi tahanan namun tidak melakukan upaya untuk menegur atau membiarkan peristiwa tersebut dengan tidak melaporkan kejadian tersebut," kata Teguh.

Sebelum menyampaikan dugaan maladministrasi ini, pihak Ombudsman telah memanggil beberapa instansi terkait, salah satunya pihak RS MMC.

Pihak Ombudsman pun telah menyambangi Rutan KPK untuk meminta konfirmasi terkait temuan mereka.

Dari hasil kunjungan, kata Teguh, pihak Rutan KPK membenarkan bahwa Idrus meminta izin untuk berobat ke rumah sakit hari itu.

"Dibenarkan oleh rutan KPK. Pada hari itu, IM meminta izin untuk berobat, melakukan penambalan gigi. Izinnya tidak spesifik ke rumah sakit mana. Di tulisannya, hanya izin berobat ke dokter gigi, dari pukul 08.00-11.00, tetapi kami ketemu IM, pukul 12-an," kata dia.