PAN Kaji Opsi Arah Politik yang Untungkan Elektoral Partai

PAN pun menegaskan akan konsisten terhadap jalan partai yang akan diputuskan bersama para rapat kerja nasional (rakernas) di akhir Juli 2019.

Di antara sejumlah opsi, PAN mengkaji pilihan yang bisa mengerek keuntungan elektoral bagi partai.

"Kita (PAN) akan bahas berbagai opsi yang kita buka, opsi seluas-luasnya di rakernas nanti untuk menentukan arah politik kita lima tahun ke depan dan akan konsisten ketika sudah menetapkan arah politik itu serta menekuninya sampai tahun 2024," ujar Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno dalam konferensi persnya di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

Hingga saat ini, lanjut Eddy, PAN masih berada di Koalisi Adil dan Makmur pengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Ia menyebutkan, arah politik PAN akan bergantung setelah pihaknya bersama koalisi bertemu pada hari ini, pukul 14.00 WIB.

PAN, seperti diungkapkan Eddy, kini sedang mengkaji opsi pilihan politiknya lima tahun ke depan. Dirinya pun menyebutkan PAN terbuka untuk bertahan bersama koalisi Adil dan Makmur sebagai oposisi atau menyebrang ke koalisi pemerintah.

"Biarkan kami menyelesaikan hasil kajian dan akan kita bahwa di rakernas, lalu baru kita tetapkan. Apakah itu nanti akan bersikap sama dengan Gerindra, PKS, maupun Demokrat ya kita tidak tahu," paparnya kemudian.

Di samping mengurusi arah politik partainya, Eddy menegaskan saat ini yang paling terpenting adalah menentukan arah koalisi. Namun demikian, ia mengaku bahwa PAN terus menjalin komunikasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kita terus jalin komunikasi dengan TKN. Namun, kita juga jalin komunikasi dengan koalisi Prabowo-Sandi. Saya kira PAN akan sangat arif dan bijaksana dalam menyikapi berbagai pandangan, pilihan, dan suara yang kita dengar," tutur Eddy.

"Saya kira opsi (arah politik) sudah terlihat di depan mata, tinggal bagaimana kita mempertajam mana yang terbaik bagi PAN dan tujuannya adalah mendapatkan hasil elektoral terbaik selama lima tahun ke depan," sambungnya.

Seperti diketahui, majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.