Salin Artikel

VIDEO: Hoaks atau Fakta Pekan Ini, 17-22 Juni 2019

KOMPAS.com – Dalam sepekan terakhir, sejak Senin (17/6/2019) hingga Sabtu (22/6/2019), beragam informasi hoaks dan simpang siur beredar di media sosial.

Meski banyak pihak telah sadar pentingnya menyaring informasi, namun tidak bisa dipungkiri format hoaks yang ada di tengah masyarakat memang dikemas dengan begitu meyakinkan. Sehingga, masih ada saja yang mempercayai dan dibuat bingung dengan informasi hoaks tersebut.

Untuk itu, sebagai bagian dari International Fact-Checking Network, Kompas.com terlibat aktif menekan persebaran informasi sesat dengan melakukan berbagai bentuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait.

Pekan ini, terdapat lima informasi terkumpul, yang terdiri dari dua terklarifikasi sebagai hoaks, tiga lainnya diklarifikasi karena ada informasi yang keliru.

Salah satu hoaks yang tersebar adalah keberadaan wahana ekstrem yang melemparkan penumpangnya hanya dengan seutas tali elastis kemudian memutarnya di ketinggian.

Namun, video yang tersebar diketahui hanya sebagai hasil manipulasi computer generated imagery (CGI).

Kemudian, informasi lain datang dari Kementerian Keuangan yang membantah kondisi kas negara dalam keadaan kosong. Semua informasi itu terangkum dalam video berikut ini.

Untuk informasi lebih detail, Anda bisa mengakses laman Hoaks atau Fakta di Kompas.com dengan mengklik tautan ini.

Kami juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berperan aktif bersama-sama memerangi persebaran informasi hoaks dengan membuka wadah untuk mengadukan setiap temuan hoaks yang ada.

Anda bisa mengunjungi laman Laporkan Hoaks kemudian menyertakan bukti dan penjelasan tentang temuan hoaks yang Anda miliki.

Jadilah bagian dari masyarakat anti-hoaks. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/22/14180741/video-hoaks-atau-fakta-pekan-ini-17-22-juni-2019

Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke