Tim 01: Tuduhan Kecurangan dan Pelanggaran Sudah Diputus Lembaga Berwenang

Hal itu disampaikan dalam keterangan terkait atas gugatan pemohon yang dibacakan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

"Apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan yang dihadapi kepada lembaga-lembaga baik peradilan maupun quasi peradilan? Sepengetahuan pihak terkait, hal itu sudah dilakukan oleh pemohon," ujar Yusril saat membaca keterangan terkait.

Menurut Yusril, Undang-Undang Pemilu telah mengatur bahwa peradilan umum digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Kemudian, Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa administrasi penyelenggaraan pemilu.

Kemudian, ada lembaga-lembaga yang bersifat quasi peradilan seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk laporan pidana, pelanggaran administrasi, dan administrasi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Kemudian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang kewenangannya terbatas pada pelanggaran etik penyelenggara Pemilu.

"Lembaga-lembaga itu telah memutuskan sesuatu kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk juga kepada pemohon," kata Yusril.