KPK akan Lelang Tanah hingga Motor Milik Fuad Amin

"KPK melakukan lelang terhadap 14 barang rampasan dari terpidana Fuad Amin. Barang yang dilelang mulai dari tanah, rumah, apartemen, dan sepeda motor dengan beragam harga limit," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers, Jumat (17/5/2019).

Sebanyak 14 barang rampasan itu memiliki total nilai limit sebesar Rp 63,28 miliar. Objek lelang termahal, kata Febri, adalah sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.345 meter per segi di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara. Nilai limitnya sekitar Rp 33,63 miliar.

Sementara objek lelang termurah adalah satu unit motor Kawasaki warna hitam metalik dengan harga limit Rp 10,56 juta.

"KPK melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, melakukan lelang dengan metode penawaran lelang secara tanpa kehadiran peserta lelang dengan menggunakan aplikasi lelang via internet pada alamat website https://lelang.go.id," kata dia.

Menurut Febri, waktu penawaran lelang dimulai sejak pengumuman lelang ini diterbitkan sampai dengan penutupan penawaran lelang pada hari Selasa, 28 Mei 2019, pukul 11.00 WIB.

Informasi lebih lengkap tentang barang rampasan yang akan dilelang, persyaratan, nilai limit dan jadwal lelang dapat dilihat di situs resmi KPK di bawah ini:

https://www.kpk.go.id/id/publikasi/pengumuman-lelang/pengumuman-lelang-barang-rampasan/917-pengumuman-kedua-lelang-eksekusi-barang-rampasan-kpk

Fuad dianggap terbukti melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai Bupati Bangkalan dan melakukan pencucian uang.

Selama menjadi Bupati Bangkalan dan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad disebut telah menerima uang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi terkait jabatannya, yaitu menerima dari bos PT MKS Antonius Bambang Djatmiko sebesar Rp 18,05 miliar.

Uang suap diberikan Bambang agar Fuad yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan memuluskan perjanjian konsorsium kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

Fuad juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengalihkan harta kekayaannya ke sejumlah rekening di bank.

Selain itu, terdapat juga pembelian sejumlah aset berupa tanah dan bangunan serta mobil yang diatasnamakan istri dan anak Fuad.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut KPK terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Hakim membatalkan putusan pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta. MA menghukum Fuad Amin dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp5 miliar subsidair kurungan 1 tahun.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan, selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara.