Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

TKN: Hormati Kerja Keras Petugas KPPS, Jangan Dipolitisasi

Dia berharap, meninggalnya para petugas pemilu ini tidak dipolitisasi. Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menilai petugas KPPS perlu divisum.

Menurut Ace, hal itu hanya bisa dilakukan jika keluarga meminta.

"Bagi kami kita harus menghormati dan menghargai kerja keras mereka. Soal meninggalnya mereka tentu tidak boleh kita politisasi kecuali keluarganya meminta supaya ada penelusuran lebih lanjut," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Ace menilai, petugas KPPS yang meninggal bukan hanya karena kelelahan. Dia yakin ada faktor riwayat kesehatan yang turut menjadi penyebab berpulangnya para petugas itu.

Namun, dia berharap pengorbanan petugas KPPS tidak dicoreng dengan kepentingan politik peserta pemilu.

"Kita hormati saja, kita doakan saja supaya pada korban tersebut mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan," ujar Ace.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum melakukan visum dan pemeriksaan medis terhadap anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 yang meninggal selama proses rekapitulasi.

Prabowo mengatakan, agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi, maka perlu ada penyelidikan untuk mengetahui penyebab meninggalnya para petugas pemilu tersebut.

“Kami mohon pihak yang berwajib untuk menyelesaikan dan mengusut hal ini sehingga jelas bagi semua unsur apa yang terjadi sebenarnya. Perlu ada suatu visum dan pemeriksaan medis, mungkin pada petugas-petugas tersebut yang meninggal,” ujar Prabowo saat menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga saat ini terdapat 554 orang anggota KPPS dan panitia pengawas pemilu. Sementara petugas yang sakit mencapai 3.788 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/09/12510981/tkn-hormati-kerja-keras-petugas-kpps-jangan-dipolitisasi

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bicara soal Israel: Konsisten Dukung Palestina, Jangan Campur Aduk Olahraga dan Politik

Saat Jokowi Bicara soal Israel: Konsisten Dukung Palestina, Jangan Campur Aduk Olahraga dan Politik

Nasional
Wamenkes Janji Bakal Sederhanakan Mekanisme Berobat Jalan Pasien Gagal Ginjal Akut

Wamenkes Janji Bakal Sederhanakan Mekanisme Berobat Jalan Pasien Gagal Ginjal Akut

Nasional
Muhadjir Klarifikasi Pernyataan 'Kiamat' soal Polemik Piala Dunia U-20

Muhadjir Klarifikasi Pernyataan "Kiamat" soal Polemik Piala Dunia U-20

Nasional
Sederet Fakta Korupsi Bupati Kapuas, untuk Biaya Politik dan Belanja Barang Mewah

Sederet Fakta Korupsi Bupati Kapuas, untuk Biaya Politik dan Belanja Barang Mewah

Nasional
Mendadak 'Miskin' Usai Flexing Terkuak

Mendadak "Miskin" Usai Flexing Terkuak

Nasional
Soal Rumor Pelaksanaan Piala Dunia U-20 Dipindah ke Peru, Muhadjir: Kita Masih Berharap Itu di Indonesia

Soal Rumor Pelaksanaan Piala Dunia U-20 Dipindah ke Peru, Muhadjir: Kita Masih Berharap Itu di Indonesia

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Lobi FIFA soal Israel | Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD Terkait Transaksi Janggal

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Lobi FIFA soal Israel | Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD Terkait Transaksi Janggal

Nasional
Kepala BIN Disarankan Mundur Jika Ingin Dukung Bakal Capres Tertentu

Kepala BIN Disarankan Mundur Jika Ingin Dukung Bakal Capres Tertentu

Nasional
Pujian Kepala BIN ke Prabowo Dinilai Bisa Cederai Prinsip Pemilu Jurdil

Pujian Kepala BIN ke Prabowo Dinilai Bisa Cederai Prinsip Pemilu Jurdil

Nasional
Legislator PDI-P Tak Sependapat Soal Jangan Campuradukkan Politik dengan Sepakbola

Legislator PDI-P Tak Sependapat Soal Jangan Campuradukkan Politik dengan Sepakbola

Nasional
Bantah Sugeng IPW, Kuasa Hukum Klaim Wamenkumham Tak Intervensi Perizinan PT CLM

Bantah Sugeng IPW, Kuasa Hukum Klaim Wamenkumham Tak Intervensi Perizinan PT CLM

Nasional
Pemerintah Usul Ke FIFA Jadwal Ulang Pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Pemerintah Usul Ke FIFA Jadwal Ulang Pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Nasional
KPK Geledah 4 Tempat Terkait Korupsi Tukin ASN Kementerian ESDM, Temukan Uang Miliaran Rupiah

KPK Geledah 4 Tempat Terkait Korupsi Tukin ASN Kementerian ESDM, Temukan Uang Miliaran Rupiah

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Wamenkumham Minta Asprinya Jadi Komisaris PT CLM

Kuasa Hukum Bantah Wamenkumham Minta Asprinya Jadi Komisaris PT CLM

Nasional
Kritik Ucapan Mekeng 'Makan Uang Haram Kecil-kecil', KPK: Sedikit atau Banyak Tidak Layak

Kritik Ucapan Mekeng "Makan Uang Haram Kecil-kecil", KPK: Sedikit atau Banyak Tidak Layak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke