Bentuk Tim Hukum Nasional Kaji Ucapan Tokoh, Pemerintah Dinilai Panik

Koordinator KontraS Yati Andriyani menilai rencana yang diinisiasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto itu hanya menggambarkan sebuah kepanikan dari pemerintah.

"Ada kepanikan dan kekhawatiran sosial politik yang muncul pasca pemilu," kata Yati saat dihubungi, Selasa (7/5/2019).

Yati melihat rencana itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Ia juga menilai rencana itu hanya menggambarkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap mekanisme hukum yang berlaku.

Seharusnya, kata Yati, jika ada tokoh yang dianggap melanggar hukum, maka aparat kepolisian bisa langsung memproses dengan menggunakan berbagai aturan perundang-undangan yang telah tersedia.

Rencana itu sangat berlebihan dan justru menyiratkan ada ketidakpercayaan pemerintah terhadap institusi dan mekanisme penegakkan hukum yang ada," kata dia.

Yati juga menilai status dan tujuan pembentukan tim terkesan sangat subjektif karena status Joko Widodo sebagai capres petahana. Menurut dia, tidak ada jaminan bahwa tim hukum nasional tersebut akan berlaku adil dalam menindak segala bentuk ucapan dan tindakan pelanggaran hukum pasca pemilu.

"Subjektivitas tim pemerintah akan rentan dan bisa melahirkan pembungkaman kebebasan berekspresi," kata dia.

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya menyatakan pemerintah membentuk tim hukum nasional yang khusus mengkaji berbagai aksi meresahkan pasca-pemilu.

Wiranto mengatakan, pasca-pemilu banyak bermunculan tindakan yang telah melanggar hukum.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji langkah apa yang akan diambil terkait tindakan yang dinilai melanggar hukum itu.

"Hasil rapat salah satunya adalah kami (pemerintah) membentuk tim hukum. Nasional. Yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia. Yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto usai memimpin rapat tentang keamanan pasca-pemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Wiranto mengatakan, tim tersebut terdiri dari para pakar hukum, praktisi hukum, dan para akademisi yang kompeten.

Wiranto telah mengundang mereka untuk membicarakan tindakan-tindakan meresahkan pasca-pemilu yang dinilainya sudah masuk dalam kategori pelanggaran hukum.

Ia menyatakan, para pakar dan akademisi yang diundang juga menyetujui bahwa ada banyak tindakan meresahkan pasca-pemilu yang masuk dalam kategori pelanggaran hukum.