Salin Artikel

Kritik Demokrat atas Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga dan Koalisi "Setan Gundul"

Melalui akun Twitter pribadinya, politisi Partai Demokrat Andi Arief mengatakan Partai Demokrat ingin menyelamatkan Prabowo dari kelompok yang memberikan angka klaim kemenangan 62 persen.

Kelompok yang ia sebut sebagai "setan gundul" itu telah menyesatkan Prabowo dengan memberikan informasi perolehan suara tersebut.

"Partai Demokrat ingin menyelamatkan Pak Prabowo dari perangkap sesat yang memasok angka kemenangan 62 persen," ujar Andi seperti dikutip dari akun Twitternya, Senin (6/5/2019).

Bahkan ia menyebut perolehan suara 62 persen yang disebut Prabowo saat deklarasi klaim kemenangan, Kamis (18/4/2019), sebagai kabar bohong dan sesat.

"Gerakan rakyat itu hancur lebur karena setan gundul memberi info sesat 02 menang 62 persen. Tidak ada people power berbasis hoak," tutur Andi.

Survei Internal Demokrat

Pernyataan Andi itu kemudian mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid.

Menurut Hidayat, klaim kemenangan sebesar 62 persen justru berasal dari survei internal Partai Demokrat.

"Tentang 62 persen itu juga publik sudah membaca bahwa di internal Demokrat l, survei mereka menyebutkan bahwa Prabowo menang dengan 62 persen. Nah bagaimana itu?" ujar Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Jadi justru publik mendapatkan bacaan berita beberapa hari lalu bahwa survei internal Demokrat, Prabowo menang 62 persen," ucapnya.

Hidayat pun meminta Andi menjelaskan terkait kicauannya itu. Ia juga berharap Andi menjelaskan secara spesifik mengenai kelompok tertentu yang disebutnya sebagai "setan gundul".

Di sisi lain, Hidayat menilai persoalan angka klaim kemenangan sebesar 62 persen itu dibicarakan di internal koalisi. Dengan begitu, angka 62 persen dapat diklarifikasi penghitungannya.

"Menurut saya sekali lagi dalam konteks berkoalisi lebih arif kalau kemudian masalah-masalah yang kontroversial itu selesaikan di dalam," kata Hidayat.

"Klarifikasi ke dalam, pasti sesungguhnya permasalahannya dari mana angka 62 persen dan sebagainya. Supaya kemudian ketika tampil di publik itu yang dihadirkan adalah sesuatu yang solutif dan tidak menambah polemik," ucap politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Salah Paham Data Internal Demokrat

Namun, Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membantah pernyataan Hidayat. Menurut Ferdinand, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS itu salah memahami data internal Partai demokrat.

"HNW (Hidayat Nur Wahid) jelas salah memahami data internal Demokrat," ujar Ferdinand saat dihubungi, Senin (6/5/2019).

Ferdinand menjelaskan, data internal Partai Demokrat itu merupakan survei periode Agustus 2018, sebelum Majelis Tinggi menetapkan arah koalisi.

Menurut dia, saat itu Partai Demokrat melakukan survei internal dan hasilnya sebanyak 62 persen kader menginginkan partai berkoalisi dengan Prabowo. Sementara 38 persen kader ingin Demokrat berkoalisi dengan Jokowi.

"Jadi itu bukan survei internal yang menyatakan bahwa Prabowo akan menang pilpres 62 persen tapi persentase kader Demokrat yang menginginkan berkoalisi dengan Prabowo. Itu bulan agustus 2018 sebelum ada pendaftaran pilpres," kata Ferdinand.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/09543701/kritik-demokrat-atas-klaim-kemenangan-prabowo-sandiaga-dan-koalisi-setan

Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke