Salin Artikel

Istana Ingin Kekuatan Koalisi Jokowi di Parlemen Capai 80 Persen

Gabungan kekuatan PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP diperkirakan akan mengantongi kursi lebih dari 60 persen di Senayan.

Namun, ia ingin agar koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dapat tambahan kekuatan.

"Ya sebenarnya sudah diatas 60 persen cukup, tapi kalau bisa 80 persen, kenapa harus 60. Sehingga semua hal yang jadi kebijakan lebih mudah di endorse," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Oleh karena itu lah, Presiden Joko Widodo membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Momen pertemuan itu terjadi di Istana Negara usai Jokowi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Pada sore ini, menurut Moeldoko, rencananya Jokowi bertemu Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Moeldoko menilai tak menutup kemungkinan nantinya PAN dan Demokrat akan merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Politik sangat dinamis. Dalam lima menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yg berada disana berada disini. Sangat dinamis," kata Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini.

Moeldoko mengakui bergabungnya partai baru di koalisi bisa mendapatkan resistensi dari partai-partai lama yang sudah berjuang mengampanyekan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Namun menurut dia bisa dicari jalan keluarnya.

"Sekali lagi perlu dicari jalan yang terbaik bagaimana membangun koalisi yang semua pihak menerima dan pemerintah menjadi sangat efektif," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/02/15440521/istana-ingin-kekuatan-koalisi-jokowi-di-parlemen-capai-80-persen

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke