Salin Artikel

Jelang Ramadhan dan Lebaran, Satgas Pangan Polri Pantau Impor Bawang

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan satgas bersama Kementerian Pertanian memantau proses impor bawang dari enam perusahaan importir, serta mengecek dokumennya.

"Satgas Pangan mengecek ketersediaan bawang putih melalui impor sebanyak 100.000 ton di enam perusahan importir bersama Kementan dan dicek seluruh dokumennya," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

"Juga mengecek timeline-nya sehingga diharapkan pada saat kebutuhan masyarakat terhadap bawang putih meningkat, harga masih stabil dan disesuaikan masa panen di Indonesia," sambung Dedi.

Bahan pokok lain yang turut masuk dalam daftar pamantauan Satgas Pangan Polri adalah ayam petelor dan harga anak ayam.

Menurutnya, dari hasil peninjauan, harga anak ayam telah turun menjadi Rp 5.800 dari Rp 6.000 per ekor. Dengan begitu, harga ayam ras broiler (ayam pedaging) diharapkan masih terjangkau .

"Kalau harga stabil gini maka harga ayam broiler nantinya ketika panen itu diperkirakan per kilonya berkisar antara Rp 18.000, sehingga peternak tidak mengalami kerugian dan harga masih terjangkau konsumen," ungkapnya.

Sementara untuk mengawasi distribusi bahan pokok beras, satgas berkoordinasi dengan Bulog. Dedi mengatakan bahwa Satgas Pangan berencana menggalar operasi pasar cadangan beras pemerintah.

"Kemudian berkoordinasi dengan Bulog terkait rencana operasi pasar cadangan pemerintah yang berasal dari impor, yang merupakan stok beras nasional," tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/26/22110671/jelang-ramadhan-dan-lebaran-satgas-pangan-polri-pantau-impor-bawang

Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke