Salin Artikel

Hingga Kamis 25 April, Koalisi Masyarakat Sipil Temukan 708 Kesalahan Rekapitulasi Suara Pemilu

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menuturkan, hal itu ditemukan dari hasil pemantauan melalui media massa, pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), dan di lapangan.

Data tersebut merupakan temuan per Kamis (25/4/2019) hari ini, pada pukul 07.30 WIB.

"Kami terus melakukan paling tidak ada tiga ranah pemantauan yang kami lakukan," kata Veri saat konferensi pers di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis.

Kemudian, Sekjen Mata Rakyat Indonesia Bayu Adi Permana mengungkapkan terdapat 218 temuan formulir C1 tertukar pada Situng.

Contoh kasusnya, Bayu menuturkan formulir C1 Pilpres yang mereka pantau tertukar dengan C1 untuk Pileg.

Kemudian, terdapat 196 temuan perihal C1 yang salah input ke dalam sistem tersebut.

"C1-nya sudah benar memang itu yang diminta di C1 tersebut, TPS-nya, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsinya sesuai, tapi data yang diinput ke dalam Situngnya berbeda dengan C1 tersebut," ungkap Bayu di saat yang sama.

Mereka juga menemukan 151 kasus di mana formulir C1 tidak dilampirkan. Temuan lainnya adalah sebanyak 106 kasus formulir C1 buram atau terlipat atau tidak jelas.

Berikut rincian lengkap temuan Koalisi Masyarakat Sipil selama proses rekapitulasi hingga hari ini:

1. C1 tertukar: 218 temuan

2. C1 salah input: 196 temuan

3. Tidak ada C1: 151 temuan

4. C1 tidak jelas/buram/ terlipat: 106 temuan

5. C1 tanpa angka: 6 temuan

6. Hasil C1 dan C1 Plano berbeda: 5 temuan

7. Problem kotak suara: 5 temuan

8. C1 coretan/salah tulis: 3 temuan

9. C1 dan C1 plano tidak ada: 3 temuan

10. C1 salah hitung: 3 temuan

11. C1 kurang: 2 temuan

12. Mengubah C1 plano: 2 temuan

13. Pembukaan kotak suara tanpa saksi dan pengawas TPS: 2 temuan

14. Rekap tidak di-C1 plano: 2 temuan

15. C1 plano tertukar: 1 temuan

16. C1 plano tidak ada nama caleg: 1 temuan

17. KPPS mengambil C1 dan C1 plano: 1 temuan

18. Saksi tidak dapat C1: 1 temuan

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/25/17421411/hingga-kamis-25-april-koalisi-masyarakat-sipil-temukan-708-kesalahan

Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke