Salin Artikel

Indonesia Berharap Penambahan 10.000 Kuota Haji Direalisasikan 2019

"Pemerintah, melalui Kementerian Agama, ingin all out mengharapkan bisa direalisasikan tahun ini," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat dijumpai di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Apabila pemerintahan Arab Saudi benar mengizinkan penambahan itu direalisasikan di tahun ini, Kemenag tinggal menunggu persetujuan dari DPR RI.

Sebab, kuota haji Indonesia juga mesti disepakati para wakil rakyat di Senayan.

Lukman memastikan, telah berkomunikasi intensif dengan Komisi VIII DPR RI yang mengurusi jamaah haji.

Lukman berharap, Komisi VIII DPR RI segera menggelar rapat untuk memutuskan hal tersebut.

"Karena mereka sedang reses. Tapi kami harap segera mengadakan rapat kerja bersama dengan pemerintah dan BPKH untuk bagaimana implikasi dan konsekuensi penambahan 10.000 ini bisa dapat persetujuan dari wakil rakyat," ujar Lukman.

Apabila telah mendapatkan persetujuan parlemen, Lukman memastikan, anggaran untuk itu pun telah disiapkan.

"Nanti diambil dari dana optimalisasi sebagai akumulasi dari nilai manfaat yang sekarang ini dikelola oleh Badan Keuangan Pengelola Keuangan Haji. Itulah kenapa rapat kerja di DPR RI itu perlu mengundang BPKH untuk membahas itu," ujar Lukman.

Saat ditanya mengenai kesiapan segala sesuatunya lantaran masa haji yang sudah di depan mata, Lukman memastikan, hal itu tidak menjadi persoalan.

Hal terpenting adalah, jumlah calon jamaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci semakin banyak sehingga tidak perlu menunggu lama.

Pemerintah Arab Saudi menambah kuota jamaah haji bagi Indonesia dari 221.000 menjadi 231.000.

"Setelah bertemu dengan Sri Baginda Raja Salman, langsung disampaikan oleh beliau, diberikan tambahan kuota haji, alhamdulilah 10.000. Ya, ini sebenarnya permintaan agak lama," ujar Jokowi saat dijumpai di Kompleks Satadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Saat ditanya apakah penambahan kuota haji tersebut diberikan untuk tahun 2019 ini atau untuk tahun 2020 mendatang, Jokowi belum dapat memastikannya.

Pemerintah Indonesia menyerahkan waktu alokasi penambahan kuota haji tersebut kepada pemerintah Arab Saudi.

"Saya itu sudah sampaikan secara langsung, enggak tahu beliau. Itu kan dari Sri Baginda Raja Salman langsung," ujar Jokowi.

Namun, Jokowi mengatakan, kebijakan penambahan kuota haji itu belum sesuai seperti yang diharapkan pemerintah Indonesia.

"Saya sudah menyampaikan kepada Raja Salman agar diberikan tambahan lagi. Sudah iya, tapi belum dijawab langsung. Ya, nanti akan kita pikirkan. Permintaan kita kemarin itu 250.000," lanjut Jokowi.

Sebab, banyak calon jamaah haji Tanah Air yang sampai menunggu selama 35 hingga 40 tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/16/14565961/indonesia-berharap-penambahan-10000-kuota-haji-direalisasikan-2019

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke