Menurut Komnas HAM, Sosialisasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas Belum Maksimal

Ketua Tim Pemantau, Hairansyah menjelaskan, temuan itu berdasarkan hasil pemantauan di 5 provinsi.

Kelima provinsi itu adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.

Tim memantau kesiapan Pemilu 2019 di 5 wilayah tersebut berdasarkan perspektif HAM.

"Proses sosialisasi untuk penyandang disabilitas dari hasil pantauan masih belum maksimal dilakukan penyelenggara pemilu," kata dia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Ia mencontohkan, di Sulawesi Selatan, masih ada komunitas penyandang disabilitas yang belum menerima sosialisasi secara langsung.

Di Jawa Barat, penyandang disabilitas masih ada yang kebingungan memahami lima jenis kertas suara.

"Template (contoh) yang tersedia (untuk sosialisasi) hanya dua, untuk (pemilihan) Presiden dan DPD saja. Lokasi atau tempat pemungutan suara juga ada yang belum ramah disabilitas," kata Hairansyah.

Menurut Hairansyah, penyandang disabilitas merupakan kelompok pemilih rentan.

Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu harus memaksimalkan sosialisasi.

"Sehingga hak-hak mereka akan lebih terjamin dan terfasilitasi pada Pileg dan Pilpres 2019," kata dia.