Salin Artikel

Prabowo Kritik Bandara dan Pelabuhan Dikelola Asing, Jokowi Menjawab

Menjawab kritikan Prabowo, Jokowi menyebut, hal itu masih diperlukan untuk perbaikan infrastruktur di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo dan Jokowi dalam debat keempat Pilpres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.

Awalnya, Prabowo mengatakan, hanya sedikit negara di dunia yang mengizinkan pihak asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di negaranya.

"Bukan kita antiasing, ini menyangkut kedaulatan nasional," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung pengalamannya di militer yang dilatih untuk mengamankan objek-objek vital seperti stasiun, bandara, pelabuhan.

Ia mengaku khawatir jika ada masalah dengan kerja sama tersebut, maka bandara atau pelabuhan yang dikelola asing kemudian ditutup.

Namun, Prabowo tidak memaparkan bandara atau pelabuhan mana yang ikut dikelola asing.

"Pelabuhan dan bandara saluran nafas bangsa," kata Prabowo.

Mendapat kesempatan menjawab, Jokowi menyebut, Prabowo terlalu khawatir dengan hal yang sebenarnya juga dilakukan negara lain.

Jokowi mengatakan, dengan anggaran negara yang terbatas, maka pemerintahannya perlu mengundang investasi asing untuk membangun infrastruktur yang masih tertinggal.

Ia menekankan bahwa kerja sama itu dilakukan oleh perusahaan, bukan negara. Kerja sama seperti itu, kata dia, tidak pernah terjadi masalah di negara lain.

Menurut Jokowi, yang terpenting adalah managemen tetap dikenalikan perusahaan Indonesia.

Berbeda dengan hal-hal yang strategis, kata Jokowi, pemerintah pasti sangat hati-hati. Misal, menyangkut radar udara hingga alutsista.

Jokowi memastikan tidak memberi toleransi jika ada kedaulatan Indonesia yang diganggu.

Menjawab Jokowi, Prabowo menyebut bahwa rivalnya itu mendapat laporan yang menyesatkan dari para pembantunya.

Prabowo mengatakan, di dunia militer, masalah bandara dan pelabuhan menyangkut hal strategis.

"Bukan masalah dagang, tapi masalah keamanan nasional. Kami tidak bisa terima kalau dikelola asing," kata Prabowo.

Jokowi kemudian diberi kesempatan menjawab. Ia menekankan, yang salah adalah ketika angkatan bersenjata Indonesia dikelola asing.

Jokowi mengatakan, pelabuhan di Indonesia mayoritas masih dikelola Pelindo. Begitu pula dengan bandara yang mayoritas masih dikelola Angkasa Pura.

Menurut Jokowi, tak masalah kerja sama dengan perusahaan asing tersebut untuk transfer pengetahuan, teknologi, hingga managemen.

"Kenapa tidak kita ber-partner dengan perusahaan-perusahan yang memiliki menagemen lebih baik," kata Jokowi.

"Yang kita berikan bukan bandara-bandara strategis yang dipakai angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Saya kira beda sekali padangan kita," pungkas Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/22404241/prabowo-kritik-bandara-dan-pelabuhan-dikelola-asing-jokowi-menjawab

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke