Gaji Naik, Kinerja Polri Naik?

Banyak pihak yang bernada skeptis, antara lain, akankah mengubah kinerja polisi? Apakah selama ini ada ukuran yang jelas untuk menilai kinerja Polri di semua tingkatannya?

Deretan pertanyaan ini sangat wajar karena publik mengaitkan kenaikan dengan momen tahun politik. Baik jajaran PNS, kepala desa, maupun Polri diberikan kenaikan.

Namun, jika kita bandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan gaji dilakukan setiap tahun sesuai inflasi. Adapun Presiden Jokowi menaikkan gaji pokok setelah 4 tahun sebesar rata-rata Rp 100.000 hingga Rp 250.000 per level.

Strategi yang digunakan pemerintah saat ini adalah mengaitkan tunjangan kinerja atau tunjangan hari raya dengan kinerja melalui program Reformasi Birokrasi.

Gaji di dunia profesional sangat menentukan kinerja, standar ini berbeda dengan dunia birokrasi. Ketika seseorang menjadi PNS/Polri/TNI, gaji adalah konstanta, pakem dan tidak berubah, serajin apa pun kita. Karena itu, logika mendongkrak kinerja berbeda dengan sektor swasta.

Istilah yang paling sering digunakan untuk menaikkan kinerja di kalangan aparatur sipil negara (ASN) atau birokrasi adalah tunjangan kinerja. Jika diparalelkan dengan swasta, logikanya mirip dengan komisi atau insentif. Tentunya dengan ukuran kinerja bermacam-macam sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Khusus pengukuran eksternal Polri, Indeks Tata Kelola Kepolisian adalah satu-satunya penilaian kinerja Polri yang dilakukan secara independen.

Setelah berjalan hampir 4 tahun, ITK menilai satuan kerja atau setara dengan divisi, dari aspek kompetensi, perilaku, keadilan layanan, daya tanggap, efektivitas, dan tanggung jawab di seluruh tingkatan polres, polda, dan Polri.

ITK mengunakan metode indeks dengan menggabungkan 250-350 indikator yang terdiri dari 3 jenis data: obyektif, observasi, dan persepsi.

Penelitian ini telah dilakukan secara berkelanjutan dari 2015 hingga 2018 dengan melibatkan lebih dari total 186 satuan kerja, yakni 34 polda, 140 polres, dan 12 tingkat di Polri.

Total responden eksternal yang turut menilai kinerja Polri selama 3 tahun sebanyak 10.622 responden, yang terdiri dari perwakilan elemen Polri, pemerintah daerah, legislatif, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Posisi ITK di antara pengukuran lainnya adalah sebagai pelengkap pengukuran kinerja pemerintah yang telah ada sebelumnya, yaitu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PNPRB) dan Zona Integritas (ZI) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Perbedaannya, PMPRB dilakukan dengan metode self-assessment, sedangkan ITK dinilai oleh tim independen.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018, sejak 2020 ITK akan menjadi alat ukur internal Polri yang digunakan sebagai pintu menuju seleksi Zona Integritas Kemenpan-RB.

Dengan cara ini, perubahan sistem di dalam Polri akan jauh lebih pesat lagi. Predikat ZI biasanya diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ujungnya adalah kenaikan tunjangan kinerja satuan yang berpredikat WBK/WBBM.

Pengukuran ITK telah dilakukan pada sampel 34 polda tahun 2015, 140 polres tahun 2016-2017, dan 12 satuan kerja tingkat pusat di Markas Besar Polri tahun 2018.

Skor yang didapatkan berbeda di setiap level. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada tingkat polres dari rata-rata 6,01 tahun 2016 menjadi 6,28 tahun 2017 (skala 1-10).

Adapun baseline polda tahun 2015 masih di kisaran 5,96 serta Satker Mabes Polri di kisaran 6,58 pada tahun 2018 dan ke depan akan diukur kembali dengan menggunakan sistem online.

Apa makna di balik angka-angka ini? Polri sudah mulai berubah dan harus melanjutkan pembenahannya. Dari pengamatan tim Kemitraan, ITK dapat mendongkrak kinerja jika sudah dikaitkan dengan insentif.

Salah satu insentif paling menarik adalah tunjangan kinerja. Karena itu, selain menaikkan gaji, pemerintah juga dapat mendukung pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan tunjangan kinerja.

Kuncinya tidak hanya kepada unit yang melayani publik atau operasional, tetapi juga unit yang membina atau bekerja di belakang layar.

Insentif kedua yang menarik adalah pemerataan pendidikan. Pendidikan masih menjadi privilese di Polri. Sangat minim kesempatan belajar karena alasan kekurangan anggaran. Akibatnya, dari hasil ITK kompetensi masih mendapatkan skor terendah dari seluruh prinsip tata kelola lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan personel Polri sangat perlu ditingkatkan. Kebanyakan personel belajar otodidak, learning from doing dan bergantung pada ilmu pimpinannya.

Dengan menyentuh dua hal ini, instrumen kebijakan pemerintah yang berbasis fiskal niscaya bisa mendongkrak kinerja bukan hanya Polri, melainkan seluruh kementerian/lembaga.

Kesimpulannya, gaji bukan satu-satunya instrumen untuk meningkatkan kinerja sebuah lembaga. Polri telah diukur dengan begitu banyak pengukuran kinerja untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penjaga keamanan dan ketertiban sosial ini.

Polri harus bangga dengan banyaknya pengukuran kinerja yang diberikan kepadanya. Hanya dengan cara diukur, kinerja dapat diakui.

Ketika tidak ada pengukuran, selamanya kinerja tidak dapat muncul ke permukaan dan isu-isu strategis tidak mendapatkan prioritas.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, publik harus tetap kritis mengawasi tindak tanduk dan proses pencegahan serta penindakan hukum personel Polri yang memang perlu bekerja keras untuk mencapai standar world class organization, seperti yang ditonton di televisi.

Namun, titik awal mula yang telah diawali oleh pemerintah dan Polri sendiri sudah dimulai dan terbukti berdampak, tinggal bagaimana kita memaknai dan meneruskannya hingga mencapai titik optimal bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.