Salin Artikel

Wiranto Sebut Penembakan di Papua Tak Ganggu Pemilu

Hal itu disampaikan Wiranto usai memimpin rapat kesiapan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

"Penembakan dan pemilu itu lain. Enggak ada pemilu juga penembakan ada di sana. Namanya gerombolan. Biar saja nanti diatasi aparat keamanan," ujar Wiranto.

Ia menambahkan, sejak dulu Papua merupakan daerah yang rawan sehingga selalu diberikan pengamanan khusus oleh Polri dan TNI.

Untuk pelaksanaan Pemilu 2019, Wiranto mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan pengamanan khusus mulai dari kampanye akbar hingga hari pencoblosan.

Menurut Wiranto, bersama Polri dan TNI, Kemenkopolhukam sudah sering membahas masalah keamanan Papua menjelang Pemilu 2019. Karena itu, ia menjamin pelaksanaan Pemilu di provinsi itu akan berlangsung lancar.

"Kami sekarang betul-betul memberi perhatian khusus ke sana agar semua wilayah kita itu dapat kita jamin, pemilu dapat dilaksanakan dengan baik. Kembali tadi, percayakan. Kami ini kan rapat seperti ini bolak-balik, dan ini rapat yang cukup luas, dari pusat ke daerah," ujar Wiranto.

"Ini dapat diperiksa oleh seluruh pejabat, Pangdam, Kapolda, Danrem, jajaran, semua melihat instruksi, dan melaksanakan instruksi dari pusat. Karena sesungguhnya, jaminan keamanan itu ada di para pelaksana di daerah, kami merencanakan, mengawasi, evaluasi," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Brimob gugur dan dua anggota lainnya terluka saat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata ( KKB) di Nduga, Papua, Rabu (20/3/2019).

Baku tembak juga sempat terjadi antara anggota TNI dan KKB di Nduga pada awal Maret. Kejadian itu mengakibatkan tiga anggota TNI gugur.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/20/19570791/wiranto-sebut-penembakan-di-papua-tak-ganggu-pemilu

Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke