Salin Artikel

Bantah Jokowi, Prabowo Sebut Luas Lahan yang Dikuasainya di Kaltim Hampir 400 Ribu

Saat itu Jokowi menyebut Prabowo menguasai 220 ribu hektar dalam bentuk hak guna usaha (HGU) di Kalimantan Timur.

Menurut Prabowo, lahan yang ia kuasai di Kalimantan Timur bukan 220 hektar, melainkan hampir 400 ribu hektar.

"Saudara-saudara sekalian ada yang mempermasalahkan saya sebagai pengusaha. Katanya saya menguasai 220 ribu hektar tanah di kalimantan timur. Itu salah. Tidak 220 ribu, Hampir 400 ribu," ujar Prabowo saat memberikan pembekalan relawan Prabowo-Sandiaga di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Jumat (15/3/2019).

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengutarakan komitmennya untuk mengembalikan HGU yang ia miliki kepada negara jika dibutuhkan.

"Tapi saya sudah katakan di depan televisi disaksikan oleh ratusan juta orang bahwa setiap saat negara meminta kembali tanah itu, dengan segera saya serahkan kembali," tutur dia.

Selain itu, di hadapan para relawan, Prabowo berjanji akan menyerahkan mayoritas saham perusahaannya yang menguasai ratusan ribu hektar lahan dalam bentuk HGU ke negara.

Penyerahan mayoritas saham itu akan ia lakukan dalam 10 hari setelah dilantik, jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

"Sekarang saya memutuskan, paling lambat 10 hari sesudah saya dilantik. Saham-saham dalam perusahaan-perusahaan saya yang menguasai HGU, mayoritasnya akan saya serahkan kepada Republik Indonesia," ujar Prabowo.

Dalam acara tersebut hadir Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Rachmawati Soekarnoputri, Direktur Relawan BPN Prastyo Hadi dan Juru Bicara BPN Ferry Juliantono.

Hadir pula politisi Partai Gerindra Pius Lustrilanang dan aktor peran Jaja Mihardja.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/15/19082171/bantah-jokowi-prabowo-sebut-luas-lahan-yang-dikuasainya-di-kaltim-hampir-400

Terkini Lainnya

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke