KPU: Ada Upaya Mendelegitimasi Kami dengan Hoaks dan Tuduhan

Hal ini dibuktikan dengan hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Minggu (10/3/2019).

Hasil survei menunjukan bahwa ada 11 persen responden yang menyatakan kurang yakin KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai aturan. Bahkan, sebanyak 1 persen responden menyatakan tidak yakin.

Ada pula 4 persen responden yang percaya terhadap hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos.

"(Hoaks) tujuh kontainer surat suara itu ternyata ada yang mempercayai 4 persen, itu total kira-kira hampir 7,7 juta orang angka absolutnya. Berarti besar sekali yang percaya isu 7 kontainer, itu berarti proses delegitimasinya berhasil untuk sebagian orang," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Meskipun informasi itu telah terbukti hoaks, tetap ada sejumlah pihak yang tetap percaya informasi tersebut dan menganggap hal itu sebagai suatu kebenaran. Informasi bohong ini bahkan terus menyebar hingga ke kalangan 'akar rumput'.

Jika hal ini terjadi terus menerus, dikhawatirkan fenomena yang semula hoaks justru akan menjadi suatu kebenaran.

"Adagium kebohongan yang terus-menerus direproduksi dalam politik itu kadang-kadang akan bisa jadi kebenaran, itu betul nyata," ujar Pramono.

Menurut Pramono, fenomena ini berbahaya bagi penyelenggara maupun tahapan pemilu.

Sebagian pemilih percaya pada informasi yang salah, padahal, demokrasi yang baik adalah jika pemilih terinformasi dengan baik dan benar.

Tak hanya hoaks, ada upaya delegitimasi dengan cara yang lain yang seolah-olah memposisikan KPU sebagai lembaga yang curang. Ada pula tuduhan-tuduhan lain terkait tahapan dan penyelenggara pemilu yang tidak berdasar.

Pramono berterima kasih jika ada pihak yang mengawasi kinerja KPU, tetapi, menurut dia, kontrol bukan berarti menuduhkan hal yang tidak ada dasarnya.

"Kelihatan sekali ada upaya sistematis untuk medeligitimasi KPU atau penyelenggara pemilu secara umum, dengan cara menuduhkan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh KPU atau mendisinformasi hal-hal yang dilakukan oleh KPU," tandasnya.