Ini Peran 5 Tokoh Penting dalam Penyerahan Supersemar...

Surat itu berisi persetujuan Soekarno agar Soeharto mengambil langkah yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan setelah Gerakan 30 September 1965 yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia.

Bermodalkan Supersemar, Soeharto tidak hanya memulihkan keamanan, tetapi juga secara perlahan mengambil alih kepemimpinan nasional.

Soeharto kemudian ditunjuk sebagai pejabat presiden setahun kemudian, Maret 1967, berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967.

Akan tetapi, Presiden Soekarno membantah memberikan Supersemar sebagai alat untuk transfer kekuasaan kepada Letjen Soeharto yang ketika itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat.

Hal ini disampaikan Soekarno dalam pidato yang disampaikan saat peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1966.

"Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak," kata Soekarno dalam pidato berjudul "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah" atau lebih dikenal dengan sebutan "Jasmerah".

Sejarawan Asvi Warman Adam pun menilai bahwa Supersemar menjadi alat bagi Soeharto untuk melakukan "kudeta merangkak".

Lalu siapa saja tokoh yang terlibat dalam Supersemar dan apa saja perannya? Berikut penjelasannya:

Semua menteri dan kepala lembaga diwajibkan hadir dalam rapat paripurna pertama Kabinet 100 Menteri. Ini merupakan kabinet hasil reshuffle terhadap Kabinet Dwikora yang didemo mahasiswa.

Dikutip dari buku Presiden (daripada) Soeharto (2016), Soekarno minta para menteri datang sejak pagi untuk menghindari unjuk rasa. Setelah rapat dimulai sejak pukul 09.00, masih ada beberapa menteri yang terlambat karena terkendala aksi mahasiswa.

Tak lama setelah rapat kabinet berjalan, Komandan Tjakrabirawa selaku pengawal presiden, Brigjen Sabur, mengirim nota kepada Brigjen Amirmachmud yang menyebut ada pasukan liar di luar Istana. Saat membaca nota itu, Soekarno disebut panik.

Proklamator itu meninggalkan rapat yang belum ditutupnya. Dia kemudian menyerahkan pimpinan rapat kepada Johannes Leimena yang saat itu menjabat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Soekarno kemudian naik helikopter menuju Istana Bogor untuk mendapatkan pengamanan.

Sorenya, tiga jenderal menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor, yaitu Mayjen Basoeki Rachmat, Brigjen M Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud. Saat itulah Soekarno disebut memberikan mandat Supersemar untuk diberikan kepada Soeharto.

Meski demikian, ada juga pernyataan yang menyebut hadirnya jenderal keempat, yaitu Maraden Panggabean.

Ajudan Soekarno, Soekardjo Wilardjito, mengungkap bahwa sang Presiden dalam kondisi tertekan saat meneken surat itu karena todongan pistol FN 46 yang dilakukan Panggabean.

Soekardjo pun dengan cepat mencabut pistolnya melihat ada jenderal yang bergerak dengan senjata.

Menurut Soekardjo, karena tak ingin ada pertumpahan darah Soekarno akhirnya bersedia menandatangani Supersemar. Soekarno berharap kelak mandat itu akan dikembalikan kepadanya.

Namun, pada 1998 Maraden membantah cerita itu dan menuduh Soekardjo bohong. Bantahan juga disampaikan M Jusuf dan Soebandrio yang ada di lokasi.

Soeharto merupakan penerima mandat Supersemar yang membuat karier kepemimpinannya melesat. Saat 11 Maret 1966 itu, Soeharto merupakan Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Namun, Soeharto tidak mengikuti rapat di Istana Merdeka karena sakit.

Dalam diorama yang ada di Monumen Nasional, digambarkan bahwa Soeharto terbaring di ranjang. Di samping ranjang itu terlihat tiga jenderal,  Mayjen Basoeki Rachmat, Brigjen M Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud, yang dinarasikan menyerahkan Supersemar dari Soekarno kepada Soeharto.

Terlepas dari sakit yang dideritanya, Soeharto bergerak cepat setelah menerima Supersemar. Langkah pertama yang diambil Soeharto adalah membubarkan PKI pada 12 Maret 1966. PKI kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Soeharto tak berhenti sampai di situ sebab pada 18 Maret 1966 dia menangkap 15 menteri yang menjadi loyalis Soekarno.

Beberapa hari kemudian, tepatnya 22 Maret 1966, Soeharto mulai melakukan kontrol terhadap pers. Setiap pemberitaan mengenai berita politik dari RRI dan TVRI harus seizin dari dinas penerangan Angkatan Darat.

Angkatan Darat pun harus mengetahui berita apa yang akan ditulis oleh koran atau media massa lain. Mereka punya hak untuk melarang sebuah berita diterbitkan apabila dianggap membahayakan stabilitas negara.

Jika melihat seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan selama Maret 1966, Asvi Warman Adam menyimpulkan bahwa ada indikasi Soeharto melakukan "kudeta merangkak".

Sebelum penandatanganan Supersemar, Amirmachmud mendapatkan amanat dari Soekarno untuk datang ke rapat kabinet pada 11 Maret 1966.

Karena suasana dan kondisi yang kurang memungkinkan, Soekarno terpaksa meninggalkan rapat tersebut.

Sore harinya, dia menemui Soekarno di Istana Bogor. Dilansir dari harian Kompas yang terbit pada 15 Maret 1971, Amirmachmud mengungkapkan bahwa penandatanganan surat tersebut dilakukan di ruang tengah paviliun Istana Bogor.

Amirmachmud sempat kaget terhadap isi surat itu. Menurut dia, surat itu berbunyi seperti penyerahan kekuasaan kepada Soeharto.

4. Brigjend Andi Muhammad Jusuf Amir

M Jusuf merupakan salah satu tokoh sentral sebab menjadi satu dari tiga perwira tinggi TNI AD yang menerima Supersemar dari Soekarno untuk diserahkan ke Soeharto.

Pada waktu itu, M Jusuf menjabat sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan menemani Brigjen Amirmachmud dan Mayjen Basuki Rachmat menemui Soekarno di Istana Bogor.

Selaku menteri, M Jusuf pasti mempunyai kedekatan baik dengan Soekarno selaku Presiden dan Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat.

Karena kondisi yang tak menentu, permintaan Soeharto untuk menemui Presiden Soekarno dianggapnya hal yang biasa.

Mayjen Basuki Rachmat merupakan Menteri Veteran dan Demobilisasi dari 1964 hingga 1966 dalam Kabinet Dwikora pimpinan Soekarno.

Bersama dengan Brigjen M Jusuf dan Brigjen Amirmachmud menjadi saksi kunci penandatanganan Supersemar pada 11 Maret 1966.

Setelah mendapatkan surat tersebut, ketiga jenderal itu langsung menemui Soeharto untuk menentukan kebijakan sesuai yang tertera dalam surat itu.