Salin Artikel

BPN: Prabowo-Sandiaga Akan Evaluasi Menyeluruh BPJS Kesehatan

Anggota tim kesehatan BPN, Hermawan Saputra, menyatakan, hal yang dievaluasi mengenai defisitnya anggaran BPJS.

Menurut dia, evaluasi tersebut akan dipaparkan oleh Sandiaga saat debat ketiga Pilpres pada 17 Maret 2019.

"Pak Prabowo dan Sandiaga akan mengevaluasi besar-besaran terhadap tata kelola BPJS. Kami akan evaluasi secara menyeluruh karena faktanya dari tahun ke tahun anggaran BPJS terus defisit," ujar Hermawan ketika ditemui dalam diskusi Polemik bertajuk "Menakar Visi Kesehatan" menuju debat ketiga di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Dia mengatakan, belum ada solusi masalah keuangan BPJS. Pada 2014, terjadi defisit sebesar Rp 3,8 triliun. Pada 2015 naik menjadi Rp 5,9 triliun.

Kemudian pada 2016 menjadi Rp 9 triliun, 2017 kembali naik jadi Rp 9,75 triliun, dan 2018 menjadi Rp 16,5 triliun.

"Dari data ini artinya ada kesalahan berpikir, kesalahan manajemen di sini. Maka, Prabowo-Sandiaga akan evaluasi menyeluruh, dari persoalan hulunya," ujar Hermawan.

Prabowo-Sandiaga, lanjutnya, akan memperkuat primary health care dengan fokus pada penanganan masyarakat di puskesmas dan klinik.

"Banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Kami akan perbaiki dengan menuntaskan masalah kesehatan di puskesmas dan klinik," paparnya.

Hendarawan menambahkan, terdapat dua pendekatan yang akan digunakan Prabowo-Sandiaga guna menyelesaikan masalah BPJS, yaitu pendekatan sistem pelayanan dan pendekatan menutup kebocoran anggaran.

"Akan ada penghitungan baru terhadap premi. Nanti kami coba kalkulasi untuk menghitung dengan menghasilkan premi yang layak dan bersahabat untuk masyarakat dan tenaga kesehatan," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/09/14023331/bpn-prabowo-sandiaga-akan-evaluasi-menyeluruh-bpjs-kesehatan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.