Pemerintah Didesak Buka Semua Dokumen HGU Lahan

Desakan ini muncul setelah calon presiden petahana Joko Widodo mengungkap soal lahan HGU yang dikuasai pesaingnya, Prabowo Subianto, dalam debat pilpres.

"Harus dibuka semua dokumen HGU khususnya nama pemegang, lokasi, luasan, jenis komoditas dan peta area HGU," kata Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin saat dihubungi, Kamis (21/2/2019).

Iwan mengatakan, informasi mengenai HGU ini tak boleh ditutup-tutupi karena hal tersebut bukan lah bagian yang dikecualikan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahkan, Mahkamah Agung juga pernah membuat putusan yang mewajibkan pemerintah untuk membuka dokumen perizinan hak guna usaha perkebunan sawit di Kalimantan. Putusan itu diketok pada 6 Maret 2017 dengan nomor register 121 K/TUN/2017.

Namun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang sampai hari ini belum menjalankan putusan itu.

"Alasan mereka (Kementerian ATR) takut masyarakat kembali mendudukkan lahan tersebut yang kemudian memicu konflik," ujarnya.

Iwan menambahkan, selain membuka semua dokumen HGU yang diberikan kepada pengusaha, publik juga wajib menuntut transparansi mengenai proses penerbitan HGU. Menurut dia, ini penting untuk mencermati bagaimana mekanisme penerbitan tersebut berjalan.

"Harus dipastikan proses tersebut telah sesuai dengan pedoman PP 40 tahun 1996 mengenai HGU," kata dia.

HGU di debat Pilpres

Dalam debat pilpres kedua, Minggu (17/2/2019) lalu, Jokowi menyinggung soal Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur dan Aceh Tegah.

Mulanya, Jokowi membanggakan pemerintahannya yang sudah membagikan konsesi lahan untuk masyarakat adat, hak ulayat, petani hingga nelayan.

Namun Prabowo menilai program pembagian sertifikat ini hanya menguntungkan satu atau dua generasi. Di sisi lain, kata Prabowo, rakyat Indonesia terus bertambah hingga 3,5 juta setiap tahun, sementara tanah tidak bertambah.

Jokowi kemudian menanggapi pernyataan Prabowo dan menekankan bahwa tanah produktif tersebut tidak diberikan untuk kelompok kaya. Ia pun menyinggung lahan ratusan hektar milik Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh.

"Kita tidak berikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar," kata Jokowi.

"Saya hanya ingin sampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," lanjut dia.

Prabowo pun mengakui menguasai lahan tersebut. Namun, ia mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU). Sementara tanah tersebut milik negara.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.