Salin Artikel

Jelang Pemilu, Pengawasan Distribusi Dana Bansos Dinilai Perlu Diperketat

"Ini PR (pekerjaan rumah) besar bagi Bawaslu di level nasional dan regional dan pemerintah, dalam hal bagaimana pemerintah menjamin bahwa distribusi bansos nasional baik APBN dan APBD itu bersih dari kepentingan politik," kata Almas dalam diskusi bertajuk 'Dana Bansos dan Pemilu' di KeKini, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

"Jangan sampai (penyaluran dana bansos) disertai ajakan memilih calon tertentu baik partai politik, caleg atau capres, itu yang harus diwaspadai bersama," sambung dia.

Menurut Almas, pengawasan terhadap distribusi dana bansos tak cukup dengan langkah imbauan.

Ia mencontohkan, Kementerian Sosial bisa berkoordinasi lebih intens dengan Kementerian Dalam Negeri serta Bawaslu guna menyusun langkah nyata agar dana bansos tak ditumpangi kepentingan politik.

Di sisi lain, kata dia, Kementerian Sosial juga bisa bekerja sama memperketat pengawasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya.

Saran senada juga disampaikan Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi Muhammadiyah, Gufron.

Selain melibatkan Bawaslu dan lembaga penegak hukum, pengawasan distribusi dana bansos juga perlu melibatkan masyarakat sipil.

"Walaupun kami percaya Kemensos menyatakan netral dan sudah warning jangan sampai disalahgunakan untuk politik. Tapi di lapangan siapa bisa jamin? Ini perlu peran serta masyarakat, tentu kami akan membantu juga di lapangan. Masyarakat perlu mencermati soal dana bansos," ungkapnya.

Gufron mengatakan, pihaknya menemukan dana bansos memang rawan disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan Pemilu 2019. Ia mencontohkan temuan penyalahgunaan dana bansos program keluarga harapan (PKH).

"Ada laporan atau temuan masyarakat terkait penyelewengan atau ketidaknetralan pendamping PKH di Tangerang, dengan cara mengarahkan masyarakat penerima manfaat untuk memilih caleg tertentu," kata dia.

Ia bersyukur, saat itu, Bawaslu setempat menindaklanjuti temuan itu melalui koordinasi dengan dinas sosial setempat.

Menurut dia, hal itu tak hanya terjadi di wilayah Tangerang. Gufron menyatakan, ada indikasi yang sama terjadi di daerah lainnya, seperti di Purworejo dan Makassar. Salah satu bentuknya berupa intimidasi dari pendamping PKH kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

"Ada intimidasi pendamping PKH supaya masyarakat penerima manfaat untuk memilih caleg tertentu karena dia merasa punya kewenangan karena kalau saudara tidak memilih caleg yang dia sodorkan ya tidak ada dapat program, itu ancamannya," kata dia.

Kemudian, kata Gufron, ada pendamping PKH yang membagikan benda-benda yang mengandung unsur kampanye calon tertentu.

Selain itu, ada pendamping PKH yang memfasilitasi caleg untuk melakukan pertemuan terbatas dengan masyarakat penerima manfaat setempat.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/15/20480451/jelang-pemilu-pengawasan-distribusi-dana-bansos-dinilai-perlu-diperketat

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Nasional
Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Nasional
Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Nasional
Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.