TKN Jokowi-Ma'ruf: 13 Provinsi Terpapar Hoaks Agama yang Jatuhkan Jokowi-Ma'ruf

"Kami mendapat hoaks yang terpola untuk menjatuhkan Jokowi-Ma'ruf, hoaks ini sudah terpapar di 13 provinsi. Ini provinsi yang sudah serius terpapar hoaks," ujar Hendrasmo, anggota Tim Gerakan Tangkal Fitnah, di Posko Cemara, Kamis (7/2/2019).

Dia menunjukan peta Indonesia dalam sebuah slide presentasi. Beberapa provinsi diberi warna hitam sebagai tanda bahwa sudah terpapar hoaks.

Provinsi-provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Hendrasmo mengatakan data tersebut dikumpulkan dari informasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf di tiap provinsi dan kabupaten/kota. Isu yang beredar juga sesuatu yang diulang-ulang misalnya kabar Jokowi PKI hingga kriminalisasi ulama.

Anggota tim lainnya, Syihabbudin, menyebutkan hoaks-hoaks terbaru yang muncul dalam waktu beberapa pekan terakhir. Misalnya info perusakan masjid dan penyobekan Al-Quran di Solo. Syihab mengatakan pada kenyataannya Al-Quran sobek bukan karena penyerangan melainkan ulah anak-anak yang bermain.

Kemudian soal penyerangan massa PDI-Perjuangan ke salah satu masjid di Yogyakarta. Padahal yang terjadi ada perselisihan antara massa PDI-P dengan warga setempat yang kebetulan terjadi di depan masjid.

"Lalu ada juga hoaks berita Pak Jokowi akan mengganti Kiai Ma'ruf Amin dengan ahok di tengah jalan. Kiai Ma'ruf disebut hanya pemain cadangan saja. Ini muncul sudah lama tetapi mulai gencar lagi ketika Ahok bebas," kata dia.

Jangan wariskan budaya hoaks

Tokoh agama yang merupakan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi menanggapi temuan ini dengan memberi imbauan-imbauan. TGB mengatakan sebagai warga negara, semua pihak punya tanggung jawab untuk mewariskan budaya demokrasi sehat ke generasi mendatang.

Penyebaran hoaks seperti ini tidak boleh dipertahankan terus.

"Jangan tradisi hoaks ini membuat kemudian tradisi setelah kita menganggapnya biasa. Lalu menjadi pola yang direplikasi. Kita bisa bayangkan pola Pilpres ini diulang di pilkada kita mendatang," kata TGB.

TGB mengatakan memenangkan demokrasi harus dilakukan secara terhormat. Bukan dengan merusak nilai-nilai di masyarakat dengan menyebarkan berita bohong.