Pengamat: UU Pemilu Izinkan Capres Gunakan Konsultan Asing

Menurut Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi, tak ada aturan khusus dalam Undang-Undang Pemilu mengenai konsultan politik asing.

Menjadi kewenangan peserta pemilu untuk menggunakan konsultan politik, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Secara regulasi tidak ada harus menggunakan konsultan atau tidak. Apakah konsultan asing atau dalam negeri, jadi memang itu menjadi ranah internal pasangan calon," kata Veri saat dikonfirmasi, Senin (4/2/2019).

Menurut Veri, keberadaan konsultan memang diperlukan bagi capres-cawapres. Sebab, mereka dapat membantu pasangan calon menyusun strategi pemenangan pilpres.

Paling penting, pasangan calon tidak menyalahi mekanisme penyelenggaraan pemilu selama menggunakan konsultan.

"Yang penting memang, segala tindakan yang dilakukan para capres tidak melanggar mekanisme penyelenggaraan pemilu," tandas Veri.

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, mengatakan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing dalam menghadapi pemilihan presiden 2019.

Ia tak menyebut konsultan asing apa yang digunakan kubu Prabowo-Sandi. Namun, ia sempat menyinggung soal propaganda Rusia.

"Seperti yang saya sampaikan, teori propaganda Rusia seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoaks sebanyak-banyaknya sehingga rakyat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu," kata Jokowi saat bertemu sedulur kayu dan mebel di Solo, Minggu (3/2/2019).

Jokowi mencontohkan soal hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara tercoblos. Juga mengenai hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, yang saat itu masih bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Akibat menggunakan konsultan asing itu, menurut Jokowi, strategi kampanye yang digunakan kubu oposisi berpotensi memecah belah masyarakat.