Kemendagri Teken Nota Kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional RI

Selain dengan Kemendagri, Perpusnas RI juga menandatangani MoU dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menjelaskan, MoU itu menjadi landasan hukum bagi lembaganya untuk mengembangkan perpustakaan umum di daerah yang telah dibangun oleh pemerintah setempat.

Pembangunan perpustakaan umum dikatakannya memang menjadi kewajiban pemerintah daerah setempat.

Oleh karena itu, nota kesepahaman tersebut lebih ditujukan untuk mengatur kerja sama terkait perpustakaan digital di daerah-daerah.

"Untuk pembangunan perpustakaan sebenarnya secara fisik rata-rata sudah ada. Yang kita atur adalah bagaimana kami bisa menempatkan aplikasi teknologi di tempat itu, dengan menyiapkan server di sini dan semua bisa dibaca di sana (di daerah)," kata Syarif di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2019).

Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan terima kasih terkait sumbangan sebanyak 200.000 buku digital dari Perpusnas RI untuk Kemendagri dan IPDN.

Selain buku digital, Perpusnas juga memberikan 50.000 buku cetak untuk Kemendagri dan IPDN.

Tjahjo berharap nota kesepahaman tersebut dapat mendukung agenda pemerintah dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat literasi.

"Mudah-mudahan dengan MoU ini, arah kebijakan nasional kita, tahun 2019 ini, yaitu peningkatan SDM, saya kira dalam hal ini kebudayaan literasi, di mana perpustakaan sebagai sarananya. Saya kira sudah ada 43 juta orang warga Indonesia, yang sedang sekolah, dan di luar sekolah, harus didorong gemar membaca," kata Tjahjo.