Kasus Meikarta, Sejumlah Anggota DPRD dan Keluarga Dapat Paket Wisata ke Pattaya

Paket wisata itu, kata Febri, termasuk tiket, akomodasi dan uang saku. Adapun wilayah yang dikunjungi adalah Pattaya.

Pattaya merupakan salah satu kota yang menjadi pusat pariwisata di Thailand.

Dugaan plesiran ini muncul dalam penyidikan kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Itu 3 hari 2 malam di sana ada beberapa lokasi yang dikunjungi dan juga mereka kami duga dibiayai hotelnya dan juga mendapatkan uang saku," kata Febri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Selain itu, kata Febri, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi lainnya mulai menyerahkan uang terkait biaya perjalanan ke Thailand kepada KPK.

Sebelumnya, KPK telah menerima total pengembalian uang sekitar Rp 180 juta dari unsur anggota maupun pimpinan DPRD.

Namun, Febri enggan mengungkap lebih jauh identitas mereka dan berapa total uang yang diserahkan ke KPK hingga saat ini.

Ia hanya menyebutkan, biaya perjalanan ke Thailand berkisar Rp 9 juta hingga 11 juta per orang.

"Yang mulai mengembalikan pembiayaan yang sudah diterima sebelumnya dalam rentang Rp 9 juta sampai Rp 11 juta per orang. Jadi itu per orang bukan per keluarga, kali (jumlah) keluarganya ada 4 berarti tinggal dikalikan 4 misalnya," ujar Febri.

"Pengembalian ini dan juga data-data yang lain untuk kebutuhan persidangan, akan dibuka di sana," lanjut dia.

Febri pernah mengatakan, KPK terus mendalami dugaan pembiayaan wisata luar negeri tersebut. KPK juga sudah memiliki bukti-bukti yang memperkuat dugaan tersebut.

"Jadi itu yang akan ditelusuri lebih lanjut tapi bukan hanya anggota DPRD tapi juga keluarga dibawa ke sana. Kami tentu juga mendalami apa saja yang dilakukan selama di Thailand tersebut misalnya," papar Febri.

KPK juga menelusuri dugaan keterkaitan pembiayaan wisata tersebut dengan kepentingan membahas revisi aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi.

Sebab, KPK menemukan indikasi perizinan proyek Meikarta sudah bermasalah sejak awal.

Salah satu indikasinya, lokasi peruntukan proyek saat ini yang tidak memungkinkan untuk membangun seluruh proyek seluas 500 hektar tersebut.

Febri mengatakan, apabila situasi itu dipaksakan, akan melanggar aturan tata ruang.

Oleh karena itu, situasi tersebut mendorong adanya dugaan pihak-pihak tertentu berupaya melakukan pendekatan dan mendorong perubahan aturan tata ruang tersebut.

"Kami dalami bagaimana proses pembahasan rencana detil tata ruang, siapa yang berkepentingan untuk mengubah tata ruang dan juga dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD Bekasi," kata Febri.