Jokowi Diminta Tak Hanya Janji Manis Selesaikan Kasus HAM

Jokowi menyampaikan janji tersebut dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

Menurut Halili, komitmen hanyalah menjadi janji manis jika tidak diiringi dengan langkah konkret.

"Pak Jokowi harus membuktikan komitmen itu. Komitmen itu gampang diucapkan. Tapi kalau tidak ada tindakan konkret, ya berat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu itu," jelas Halili saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/1/2019).

"Dari rezim ke rezim komitmen-komitmen itu saja yang diterima publik, khususnya para korban dan keluarga korban," sambung dia.

Halili menerangkan, untuk membuktikan komitmen seorang petahana dalam kasus pelanggaran HAM berat sebetulnya mudah.

Ada beberapa cara. Pertama, tidak memilih orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus pelanggaran HAM dalam jajaran pemerintahan.

"Satu, jangan memilih elite-elite politik yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM masa lalu untuk masuk dalam lingkaran kekuasaannya," terangnya.

Kemudian, seorang presiden juga perlu membangun supremasi sipil dalam menjalankan pemerintahannya.

Artinya, kata Halili, dalam memilih pemimpin sebuah kementerian atau lembaga, presiden perlu memegang prinsip untuk mendahulukan tokoh sipil yang kompeten, dan bukan berasal dari militer.

Sebelumnya,  Jokowi mengakui bahwa masih ada beban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu.

Kasus-kasus HAM berat masa lalu tersebut belum selesai pada masa pemerintahannya.

Menurut Jokowi, tidak mudah untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Tidak mudah menyelesaikannya karena kompleksitas masalah hukum, masalah pembuktian dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi," ucap Jokowi yang didampingi calon wakil presiden Ma'ruf Amin.

"Tapi kami tetap berkomitmen menyelesaikan masalah HAM itu," tambah Jokowi.