Salin Artikel

Rabu Ini, Bawaslu Putuskan Laporan OSO terhadap KPU

Putusan ini diambil, usai Bawaslu melakukan pemeriksaan kasus selama kurang lebih 14 hari. Nantinya, keputusan Bawaslu akan menentukan ada tidaknya pelanggaran terkait sikap KPU terhadap pencalonan OSO.

"Bawaslu RI akan membacakan putusan gugatan OSO terhadap KPU rencananya jam 2 siang," kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat dikonfirmasi, Selasa (8/1/2019).

Ratna menjelaskan, jika mengacu pada Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat empat bentuk putusan kasus dugaan pelanggaran administrasi.

Pertama, jika terbukti melakukan pelanggaran administrasi, KPU bisa diberikan teguran tertulis. Opsi kedua, KPU bisa saja diminta memperbaiki tata cara dan mekanisme sesuai peraturan.

Ketiga, tidak mengikutkan calon pada tahapan tertentu penyelenggaran pemilu. Terakhir, sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kalau di Undang-Undang jelas bunyinya memperbaiki, tapi bentuk perbaikannya seperti apa nanti kita lihat," ujar Ratna.

Seperti diketahui, pihak OSO melaporkan KPU ke Bawaslu atas dua tudingan, yaitu dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Laporan mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilu dibuat oleh Kuasa Hukum OSO Firman Kadir. Melalui laporannya, Firman menuding KPU melanggar pidana pemilu karena tak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan tersebut memerintahkan KPU mencabut Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya.

Sedangkan pelapor dugaan pelanggaran administrasi adalah Dodi Abdul Kadir, yang juga Kuasa Hukum OSO. Kepada Bawaslu, ia mengadukan surat KPU yang memerintahkan OSO mundur dari jabatan ketua umum.

Kasus ini bermula saat KPU meminta OSO menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus partai politik hingga Jumat (21/12/2018). Hal itu disampaikan KPU melalui surat tertulis.

Surat pengunduran diri ini diperlukan untuk syarat pencalonan diri OSO sebagai anggota DPD Pemilu 2019.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri. Oleh karenanya, KPU memutuskan untuk tak memasukan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.

KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/09/06050781/rabu-ini-bawaslu-putuskan-laporan-oso-terhadap-kpu

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.