OSO: Salah KPU Tak Masukan Saya ke Daftar Calon DPD

Menurut OSO, KPU tak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal, putusan PTUN bersifat final dan mengikat.

Putusan tersebut memerintahkan KPU mencabut Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya.

"Itu salahnya dia (KPU) tidak masukan saya (ke DCT)," kata OSO usai diperiksa sebagai pelapor dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan terlapor KPU, di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2018).

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu, OSO mengaku, telah menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum terkait pencalonannya sebagai anggota DPD.

Kepada Bawaslu, OSO juga menegaskan bahwa dirinya menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD, tetapi, putusan MK itu tidak berlaku surut.

Nama OSO sempat masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD, oleh karenanya, dalam pandangan OSO, tidak bisa kemudian KPU tak memasukan namanya ke DCT. Hal itu sama dengan memberlakukan putusan MK secara surut.

Sementara itu, KPU mengklaim, tahap pencalonan tidak berhenti di DCS, melainkan hingga penetapan DCT. Oleh karenanya, bisa saja KPU tak tetapkan OSO dalam DCT meskipun yang bersangkutan sempat masuk dalam DCS.

"MA juga menerima putusan MK, pemberlakuannya yang kita tidak terima, pemberlakuannya tidak berlaku surut dan yang berhak memutuskan adalah Mahkamah Agung tentang hal itu," tutur OSO.

"Putusan PTUN juga kita sudah menang, MA juga sudah memerintahkan, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk melaksankana putusan PTUN itu," sambungnya.

OSO menambahkan, KPU sebagai lembaga negara harus bersikap independen dan adil. KPU tidak boleh digunalan oleh siapapun untuk kepentingan pemilu.

Sebelumnya, KPU tak memasukan nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.

KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Lembaga penyelenggara pemilu itu sempat memberi kesempatan kepada OSO untuk masuk ke DCT, sepanjang yang bersangkutan menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik paling lambat Jumat (21/12/2018).

Namun, hingga tanggal yang telah ditentukan, OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri. KPU memutuskan untuk tidak memasukan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.