Kaleidoskop 2018, Daftar 29 OTT KPK Sepanjang 2018

Kepala daerah, penegak hukum, anggota Dewan, pejabat pajak, hingga kepala lapas satu per satu dicokok. Seperti menunggu giliran.

Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan pernah mengatakan, jika pihaknya memiliki tenaga yang cukup, KPK akan melakukan OTT setiap hari.

OTT terakhir kali digelar pada Rabu (12/12/2018). KPK menangkap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.

Irvan merupakan OTT ke-29 yang dilakukan oleh KPK sepanjang 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penanganan kejahatan korupsi di Indonesia masih membutuhkan perhatian yang serius dari banyak pihak.

"Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Kasus-kasus yang ditangani KPK menunjukkan korupsi masih terjadi dan jadi gejala di banyak institusi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Berikut rangkuman Kompas.com terkait OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2018 ini;

1. Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar

Pada Rabu (12/12/2018) pagi, KPK menangkap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar di rumah dinasnya.

Ia bersama tiga orang lainnya ditetapkan tersangka. Irvan diduga bersama tiga orang tersebut meminta, menerima, atau memotong dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Cianjur sekitar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar.

Diduga alokasi komisi untuk Irvan sebesar 7 persen dari alokasi DAK tersebut.

2. Dua Hakim PN Jakarta Selatan

Hakim PN Jakarta Selatan Iswahyu Widodo dan Irwan serta panitera pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan menjadi tersangka seusai terjaring OTT pada Selasa (27/11/2018).

Selain itu, KPK juga menetapkan seorang pengacara Arif Fitrawan dan pihak swasta Martin P Silitonga sebagai tersangka. Keduanya diduga sebagai pemberi suap.

Iswahyu dan Irwan diduga menerima suap melalui Ramadhan dari dua tersangka swasta selaku pihak yang beperkara di PN Jakarta Selatan.

Suap tersebut diduga untuk kepengurusan perkara perdata di pengadilan.

Awalnya, Arif dan Martin berencana memberikan uang Rp 2 miliar kepada dua hakim yang menangani perkara perdata tersebut. Namun, realisasi uang suap sebesar Rp 650 juta.

Realisasi suap tersebut dalam pecahan uang rupiah senilai Rp 150 juta dan 47.000 dollar Singapura. Namun, yang baru diterima oleh kedua hakim tersebut sekitar Rp 150 juta.

Sementara itu, sebanyak 47.000 dollar Singapura yang akan diserahkan melalui Ramadhan terhadap dua hakim itu disita KPK dalam OTT.

3. Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu tertangkap tangan oleh KPK pada Minggu (18/11/2018).

Remigo menjadi tersangka karena diduga menerima suap sekitar Rp 550 juta dari para kontraktor yang mengerjakan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pakpak Bharat.

4. Anggota DPRD Kalimantan Tengah

Pada Jumat (27/10/2018), KPK menggelar OTT di sejumlah titik di Jakarta. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 4 anggota DPRD Kalimantan Tengah dan 3 orang pihak swasta. Ketujuh orang tersebut ditetapkan menjadi tersangka.

Empat anggota DPRD itu adalah Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Punding LH Bangkan, serta dua anggota komisi B DPRD Provinsi Arisavanah dan Edy Rosada.

Sementara tiga pihak swasta adalah Edy Sapurta Suradja selaku Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT Sinarmas Agro Resoirces and Technology, kemudian Willy Agung Adipradhana selaku CEO PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), dan Teguh Dudy Syamsury Zaldy selaku Manager Legal PT BAP.

Uang suap sejumlah Rp 240 juta diduga diberikan agar anggota DPRD tak lagi mempermasalahkan sejumlah izin yang belum dikantongi PT BAP dalam menjalankan usaha sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

5. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra tertangkap tangan oleh KPK pada Rabu (24/10/2018).

Sunjaya menjadi tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon.

Ia diduga menerima uang sekitar Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto.

Diduga pemberian itu merupakan fee atas penetapan Gatot sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

Sunjaya juga diduga menerima pemberian lain sebesar Rp 125 juta melalui ajudan dan sekretarisnya dari pejabat-pejabat di lingkungan Kabupaten Cirebon.

Sunjaya juga diduga menerima fee dengan nilai total Rp 6,425 miliar. Fee tersebut diduga tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Sunjaya.

6. Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin

Pada Senin (15/10/2018), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat pejabat dinas.

KPK juga mengamankan dua konsultan dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro.

Neneng bersama sejumlah kepala dinas menjadi tersangka karena diduga dijanjikan menerima suap sekitar Rp 13 miliar dari pengembang Lippo Group terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang. Nilai suap yang sudah diterima mencapai Rp 7 miliar.

7. Wali Kota Pasuruan, Setiyono

KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Setiyono pada Kamis (4/10/2018). Setiyono ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pengusaha Muhammad Baqir.

Dugaan suap itu terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Pada 7 September 2018, setelah Baqir ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek, Baqir menyerahkan uang Rp 115 juta kepada Setiyono melalui pihak perantara.

8. Pejabat Pajak di Ambon

KPK pada Rabu (3/10/2018), menangkap pejabat pajak di Ambon, Maluku. Dalam kasus ini, Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon La Masikamba diduga menerima suap dari pengusaha Anthony Liando.

Pemberian uang diduga terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi Tahun 2016 di KPP Pratama Ambon.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menemukan pemberian terakhir sebesar Rp 100 juta.

Menurut KPK, diduga La Masikamba sudah menerima Rp 550 juta dari Anthony pada 10 Agustus 2018.

9. Hakim PN Medan, Merry Purba

Hari Selasa (28/8/2018), KPK menggelar OTT di Kota Medan, Sumatera Utara. Hakim ad hoc pada Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba ikut terjaring dalam OTT tersebut.

Ia terjerat dalam kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Negeri Medan dalam penanganan perkara korupsi di Medan.

Dalam kasus ini, Merry merupakan salah satu anggota majelis hakim yang mengadili perkara korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 dengan terdakwa Tamin Sukardi.

KPK menduga Merry menerima suap dari terdakwa untuk memengaruhi putusan.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menangkap seorang panitera pengganti Helpandi.

Dari tangan Helpandi, petugas KPK menemukan uang 130.000 dollar Singapura di dalam amplop cokelat.

Uang yang berasal dari Tamin Sukardi itu diduga akan diberikan kepada Merry Purba.

10. Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan diamankan oleh KPK dalam OTT pada Jumat (27/7/2018).

Zainudin dan seorang pejabat Dinas PUPR diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp 600 juta dari pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan, yang meminta ditunjuk sebagai pelaksana proyek infrastruktur di Lampung Selatan.

Dalam pengembangan kasusnya, ia juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan hasil korupsinya ke dalam bentuk aset-aset atas nama pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

11. Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein

KPK menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein atas dugaan korupsi pemberian fasilitas dan izin khusus bagi sejumlah narapidana.

OTT itu digelar pada Jumat (20/7/2018) hingga Sabtu (21/7/2018) dini hari.

KPK juga menangkap staf Wahid bernama Hendry Saputra. Selain itu, narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah dan narapidana kasus pidana umum Andri Rahmat ikut terjaring.

Dalam kasus ini, Fahmi yang merupakan narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin disangka menyuap Kepala Lapas Wahid Husein.

KPK menduga Fahmi dibantu Hendry Saputra dan Andri Rahmat dalam menjalankan aksinya menyuap Wahid.

12. Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap

Hari Selasa (17/7/2018) KPK menggelar OTT dan mengamankan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

Pangonal diduga menerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

Bukti transaksi sebesar Rp 576 juta dalam kegiatan ini diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan Pangonal sekitar Rp 3 miliar dari pengusaha bernama Effendy Sahputra.

13. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih

Pada Jumat (13/7/2018), KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

KPK juga mengamankan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Ia diduga menjadi pihak pemberi suap.

Keduanya terjerat dalam kasus dugaan suap atas kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Pada waktu itu, Eni diduga menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu. Uang suap tersebut diberikan secara bertahap.

14. Bupati Bener Meriah, Ahmadi

Bupati Bener Meriah Ahmadi bersama Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diamankan KPK pada Selasa (3/7/2018) silam.

Ahmadi diduga memberi suap kepada Irwandi sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

15. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi diamankan KPK pada Selasa (3/7/2018) silam.

Irwandi diduga menerima suap dari Ahmadi sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

Dalam pengembangan kasusnya, Irwandi juga terjerat dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai oleh APBN 2006-2011.

Total dugaan gratifikasi yang diterima adalah sebesar Rp 32 miliar.

16. Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar

KPK melakukan OTT terhadap kontraktor, swasta dan pejabat dinas di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Rabu (6/6/2018).

Pada saat itu, tim KPK belum bertemu Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Namun, pada akhirnya Samanhudi dan Syahri menyerahkan diri secara terpisah.

Samanhudi diduga menerima pemberian dari kontraktor Susilo Prabowo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

17. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo

OTT KPK di wilayah Tulungagung berkaitan dengan Kota Blitar. Tim KPK yang berada di Tulungagung juga sempat tak menemukan Syahri Mulyo.

Hingga pada akhirnya ia menyerahkan diri ke KPK.

Syahri diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp 1 miliar dari Susilo melalui pihak swasta Agung Prayitno terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

18. Bupati Purbalingga, Tasdi

KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi dalam OTT pada Senin (4/6/2018). Ia diduga menerima gratifikasi Rp 100 juta dari kontraktor pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018.

19. Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat

Tim penindakan KPK melakukan OTT di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (23/5/2018).

Dalam OTT itu, KPK mengamankan Bupati Agus Feisal Hidayat. Dalam kasus ini, ia diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

20. Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud

KPK menggelar OTT di Bengkulu Selatan pada Selasa (15/5/2018) malam. Dari operasi tersebut, KPK menangkap empat orang.

Salah satunya adalah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud.

Dirwan, istrinya Hendrati dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan Nursilawati diduga menerima suap dari seorang kontraktor bernama Juhari. Ketiganya diduga menerima suap sebesar Rp 98 juta.

Uang tersebut diduga sebagai fee atas proyek di Pemkab Bengkulu Selatan yang akan dikerjakan oleh Juhari.

21. Anggota Komisi XI DPR, Amin Santono

KPK pada Jumat (4/5/2018), menggelar OTT. Salah satu yang ditangkap adalah anggota Komisi DPR XI Amin Santono.

Amin terjerat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Ia diduga menerima suap sebesar Rp 3,3 miliar dari Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman dan Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast.

22. Bupati Bandung Barat, Abubakar

KPK menggelar OTT di Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (10/4/2018), terhadap Bupati Bandung Barat Abubakar.

Dalam kasus ini, ia diduga meminta uang kepada kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya sebagai calon bupati Bandung Barat.

Permintaan tersebut disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Abubakar dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diadakan pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2018.

23. Hakim PN Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri

Pada Senin (12/3/2018), Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan seorang panitera pengganti pada PN Tangerang Tuti Atika terjaring dalam OTT KPK.

Dua orang advokat bernama Agus Wiratno dan HM Saipudin juga ditangkap KPK.

Keempatnya terjerat dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang.

24. Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra

Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun terjaring OTT (KPK), Rabu (28/2/2018).

Adriatma dan beberapa pihak diduga menerima hadiah dari swasta terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018.

Suap itu diduga terkait dengan kepentingan Asrun untuk bertarung dalam Pilkada. KPK menduga nilai suap dalam kasus ini mencapai Rp 2,8 miliar.

25. Bupati Lampung Tengah, Mustafa

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Mustafa, Kamis (15/2/2018). Mustafa diduga memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

26. Bupati Subang, Imas Aryumningsih

Hari Rabu (14/2/2018), KPK menggelar OTT di Subang, Jawa Barat. Bupati Subang Imas Aryumningsih ikut terjaring dalam OTT waktu itu.

Imas diduga menerima hadiah atau janji terkait perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Imas diduga telah menerima hadiah atau janji terkait perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sekitar Rp 1,4 miliar.

Pada waktu itu, KPK menduga Imas memanfaatkan sebagian uang yang diterima untuk kepentingan kampanye.

Ia juga diduga menerima fasilitas terkait pencalonannya, seperti pemasangan baliho dan sewa kendaraan Toyota Alphard

27. Bupati Ngada, Marianus Sae

KPK mengamankan Bupati Ngada Marianus Sae dalam OTT, Minggu (11/2/2018). Ia diduga menerima suap terkait proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Marianus menerima suap dari Dirut PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu terkait sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada. Proyek jalan tersebut senilai Rp 54 miliar.

Marianus menjanjikan proyek-proyek jalan tersebut dapat digarap oleh Wilhelmus.

28. Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko

KPK menangkap Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko, di Stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah, pada Sabtu (3/2/2018), saat hendak menuju Jombang.

Nyono terjerat dalam kasus suap terkait Dinas Kesehatan Kabupaten jombang terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang.

Nyono diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti.

Pada waktu itu, total suap yang diberikan kepada Nyono diperkirakan berjumlah Rp 275 juta.

29. Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif

KPK menggelar OTT di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (4/1/2018).

Abdul Latif diamankan di kantornya dan membawa Abdul ke rumah dinasnya.

Abdul terjerat kasus suap terkait dengan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah Tahun Anggaran 2017.

Dugaan komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai, tersebut, sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar.