Salin Artikel

Presiden Jokowi Minta Polri Serius Tangani Pembalakan Liar

Dalam acara penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial seluas 91.000 hektare kepada 8.100 petani di Provinsi Jambi, Presiden Jokowi meminta beberapa petani untuk maju ke atas panggung. Empat orang petani maju. Salah satunya adalah Zulkifli.

Usai Presiden Jokowi bertanya mengenai pertanian jengkol dan petai, Zulkifli tiba-tiba menyampaikan persoalan pembalakan liar.

"Saya juga minta Pak, pembalak liar dan cukong-cukong itu ditindak. Mereka merajalela Pak. Ya jangan dibiarkan," ujar Zulkifli.

Mendengar demikian, Jokowi langsung mengatakan pemerintah tak pernah membiarkan pelanggaran hukum.

"Enggak ada yang membiarkan begitu."

Meski demikian, uneg-uneg Zulkifli tidak berhenti. Bahkan, setelahnya Zulkifli mengatakan bahwa dia telah menyampaikan informasi itu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kapolda Jambi Irjen Muchlis As. Namun, aduan itu tidak ditanggapi.

Presiden langsung menginstruksikan Kapolda Jambi untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

"Kalau begitu instruksi saya sama, tolong ditertibkan Pak Kapolda," ujar Jokowi sambil mengacungkan jari telunjuknya kepada Kapolda.

Jokowi mengakui bahwa pembalakan liar memang masih terjadi. Tidak hanya di Jambi, namun juga di beberapa provinsi yang memiliki kawasan hutan yang luas.

Ia juga meminta Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut tuntas hal itu.

"Di semua provinsi memang masih ada (pembalakan liar) ya. Itu tugasnya aparat hukum," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/16/21395551/presiden-jokowi-minta-polri-serius-tangani-pembalakan-liar

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wilayah Ekstrateritorial: Pengertian dan Contohnya

Wilayah Ekstrateritorial: Pengertian dan Contohnya

Nasional
Jenis-jenis Wilayah Suatu Negara

Jenis-jenis Wilayah Suatu Negara

Nasional
Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Nasional
Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Nasional
ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

Nasional
KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

Nasional
Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Nasional
Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Nasional
PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Nasional
Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Nasional
Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

Nasional
PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Nasional
Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.