Salin Artikel

Hoaks dan Fakta Sepekan, Lembaga BP3APK2BPMPD hingga "Sweeping" Tukang Parkir

KOMPAS.com – Dari banyaknya informasi yang mengalir di tengah masyarakat, beberapa di antaranya terkonfirmasi sebagai informasi bohong atau hoaks, dan satu lainnya terkonfirmasi sebagai fakta.

Kompas.com berusaha menelusuri informasi yang tersebar di media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp. Berikut empat hoaks dan satu fakta yang ditemukan:


Lembaga BP3APK2BPMPD

Satu fakta berasal dari informasi sebuah badan pemerintah di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat bernama BP3APK2BPMPD. Nama yang sulit dibaca itu ternyata singkatan dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Sebelumnya, foto yang menampilkan papan nama badan ini sempat diragukan kebenarannya, karena nama yang terlalu panjang dan tidak familiar di telinga.


Jembatan di Bogor ambrol akibat hujan lebat

Jembatan Gadog di Bogor dikabarkan ambrol karena hujan deras dan angin besar yang melanda  Bogor. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh Kapolres Bogor, AKBP AM Dicky.

Ia menyebut jembatan yang dimaksud dalam foto tidak ambrol, hanya sedang diperbaiki dan diperlebar.

Hal itu terlihat dari foto yang beredar, masih ada kendaraan bermotor termasuk mobil, bisa melewati jalur di atas jembatan tersebut. Adapun seng yang terhambur di tengah jalan, itu akibat dari angin kencang yang memang terjadi.

TNI serang kelompok separatis dengan bom

Kelompok separatisme menyebarkan isu TNI serang kawasan Nduga dengan bom dari udara hingga tewaskan seorang warga sipil.

Namun, hal itu dibantah oleh Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendwerawasih Kol Inf Mohammad Aidi. Ia menyebut TNI tidak melakukan serangan menggunakan bom udara.

Adapun seorang yang meninggal disebutkan bukan berasal dari warga sipil, karena daerah kontak senjata jauh dari pemukiman penduduk.


Komisioner KPU diancam dibunuh

Terdapat sebuah informasi berisi ancaman yang dialamatkan kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika tidak memenangkan pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Mantan Ketua KPU, Husni Kamil Malik yang meninggal dua tahun lalu disebutkan meninggal karena diracun setelah mencoba memmbuka skandal pemilu 2014.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah informasi yang disajikan.

Menurut dia, tidak ada ancaman semacam itu. Selain itu, meninggalnya Husni dikarenakan sakit yang diderita, bukan diracun.


Pesan air liur pada terompet tularkan HIV

Tersebar informasi mengatasnamakan dr Boyke bahwa terompet tahun baru memiliki potensi penularan HIV melalui air liur.

Terompet yang  banyak dijual pada saat tahun baru, banyak dicoba mulai dari pembuat hingga calon pembeli, disitulah kontak persebaran virus bisa terjadi.

Namun, dr Boyke membantah telah mengeluarkan pesan ini. Menurut dia, pesan ini selalu muncul menjelang tahun baru, selama lima tahun terakhir.

Sementara menurut dokter ahli penyakit dalam Universitas Indonesia, dr Evy Yunihastuti, HIV tidak dapat ditularkan melalui liur, kecuali terdapat darah.


Anggota TNI sweeping tukang parkir di Ciracas

Tersebar informasi di pesan berantai WhatsApp, akan ada sweeping dari pihak TNI untuk tukang parkir yang ada di daerah Ciracas. Hal ini menyusul adanya penyerangan yang dilakukan oleh oknum tukang parkir kepada anggota TNI di kawasan tersebut.

Namun, namun Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Jaya, Kolonel Kristomei Sianturi memastikan bahwa informasi itu bohong alias hoaks.

Sejauh ini pihaknya bersama kepolisian masih melakukan pencarian terhadap pelaku yang menyebarluaskan informasi itu.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/15/16272481/hoaks-dan-fakta-sepekan-lembaga-bp3apk2bpmpd-hingga-sweeping-tukang-parkir

Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke