Salin Artikel

Kemensos Targetkan BPNT Tersalurkan ke 151 Kabupaten pada 2019

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, wilayah dua meliputi Banten, DKI Jakarta, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Tahun 2018 masih ada 74 Kabupaten dan kota yang belum tersentuh BPNT. Tahun depan kami targetkan semuanya tersentuh," kata Direktur Perkotaan Wilayah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Mumu Suherlan saat Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta, Rabu (12/12/2018).

Untuk keberhasilan penyaluran BPNT tersebut, Kemensos akan melakukan evaluasi ulang dan memeriksa data para penerima manfaat agar penyalurannya tepat guna.

"Saya berharap hasil evaluasi dapat memberikan masukan bagaimana mengatasi tantangan distribusi BPNT," kata Dirjen PFM Kemensos Andi ZA Dulung.

Perlu diketahui, Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) PFM Kemensos. Tujuan pelaksanaan acara ini adalah untuk mengetahui keefektifan bantuan sosial (bansos) pangan, baik beras sejahtera (rastra) maupun BPNT.

Evaluasi penyaluran bansos rastra dilakukan di 16 lokasi, sementara BPNT di 34 lokasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan bansos rastra telah terlaksana dengan efektif.

Berhasil salurkan bansos, DIY jadi contoh

Salah satu provinsi yang dinilai berhasil menyalurakan bansos adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) . Tingkat ketersaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DIY pada 2018, hampir mendekati 100 persen.

"Yogyakarta patut dijadikan contoh oleh provinsi lain dalam keberhasilan bansos. Hasil evaluasi dan penilaian, bansos hampir seluruhnya tersalurkan di semua kabupaten dan kota di DIY," ucap Mumu Suherlan.

Adapun faktor pencetus keberhasilan DIY adalah karena Pemda dan Pemkab turun tangan mengawasi penyaluran bansos di lapangan. Tim koordinasi penyaluran bansos turut bekerja keras menyalurkan bansos hingga ke pelosok desa.

Bupati Sleman Sri Purnomo dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo beberapa kali hadir pada kegiatan penyaluran bansos pangan.

Tak hanya itu, Pemda rutin melakukan komunikasi dan meminta solusi kepada Kemensos ketika menemui kendala. Infrastruktur dan jaringan internet di DIY yang baik turut mempermudah penyaluran BPNT.

"Mereka juga rutin melakukan pembaruan data para KPM. Data diperbaharui secara berkala sehingga penerima manfaat tepat sasaran," katanya.

Kemensos pun akan mendorong pemerintah provinsi daerah lainnya mencontoh mekanisme Pemda DIY dalam menyalurkan bansos.

Kendala penyaluran bansos

Selain keberhasilan penyaluran bansos, dalam Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 ditemukan pula beberapa kendala implementasi program bansos rastra dan BPNT.

Kendalanya lebih banyak disebabkan masalah data yang belum sinkron, terutama data di Pagu Kemensos, Bank, dan e-Warong. Pemahaman KPM atas program bansos pangan juga kurang yang mengindikasikan proses edukasi sosialisasi kurang optimal.

Peneliti Madya B2P3KS Yogyakarta Istiana Hernawati menjelaskan, infrastruktur jaringan komunikasi di luar Pulau Jawa masih minim. Hal ini memperlambat kerja tim koordinasi bansos pangan serta tim Kemensos untuk menyalurkan bansos kepada KPM hingga tingkat desa.

"Kendala yang kami temukan di lapangan, sinyal sulit didapat. Komunikasi menjadi tidak lancar," kata Istiana.

Berdasarkan penelitian B2P3KS, blank spot paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Kendala lainnya adalah terbatasnya transportasi serta lamanya waktu tempuh transportasi di wilayah pedalaman serta kepulauan. Transportasi air berupa kapal di beberapa wilayah tidak setiap hari beroperasi.

Walau menghadapi sejumlah kendala, Istisna yang menjabat sebagai Ketua Tim Evaluasi Penyaluran Bansos Pangan menegaskan, secara garis besar implementasi program penyaluran BPNT berjalan efektif. Sebanyak 80,2 persen KPM puas dengan program BPNT.

"Sebanyak 82,23 persen penyaluran tepat sasaran dan 96,26 persen memiliki manfaat ekonomi yang baik," katanya.

Selain di luar Pulau Jawa, beberapa wilayah masih sulit diakses akibat ketiadaan sinyal, yaitu Kota Ambon, Nunukan, Pandeglang, dan Kepulauan seribu.

Kemensos sudah menyurati Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo) untuk segera membangun jaringan komunikasi dan saluran internet di wilayah-wilayah tersebut sehingga blank spot dapat diatasi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/13/06370631/kemensos-targetkan-bpnt-tersalurkan-ke-151-kabupaten-pada-2019

Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke