Salin Artikel

Mendagri Anggap Sistem Integritas Parpol Bisa Lawan Racun Demokrasi

"Untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi dan sistem pemerintahan yang efektif tadi, ya langkah ini yang diinisiasi oleh KPK, (bisa) memangkas, memerangi racun demokrasi tadi," kata Tjahjo dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Menurut Tjahjo, baik pemerintah dan KPK tak bisa mencampuri internal partai.

Ia menekankan pentingnya inisiatif partai memperkuat integritas dengan melakukan perbaikan di tata kelola dana partai, rekrutmen dan kaderisasi serta penegakan etika.

"Jadi kembali ke integritasnya, monggo masing-masing partai yang menentukan sumber dananya dari mana, proses rekrutmennya gimana, kaderisasinya gimana. Itu terserah pada partai, KPK kan udah mendatangi parpol, temen-temen parpol sudah datang ke KPK juga," katanya.

Di sisi lain, Tjahjo juga mengingatkan bagi para kader yang masuk dalam ranah eksekutif dan legislatif untuk menjauhi area rawan korupsi, seperti perencanaan dan pembahasan anggaran, pengadaan dan pembelian barang atau jasa, perizinan, hingga jual beli jabatan.

"Soal partai politik kami serahkan ke partai sendiri untuk mengatur dirinya, rambu-rambunya kan ada. Dalam konteks korupsi jelas waspadai area rawan korupsi, dipahamilah," katanya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah pernah mengatakan, dalam sistem integritas politik ini, ada sejumlah poin yang menjadi sorotan KPK untuk diperbaiki oleh 16 parpol peserta Pemilu 2019.

Pertama, perbaikan akuntabilitas pengelolaan dana parpol menjadi penting mengingat dana itu bersumber dari uang rakyat. Partai harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selain itu, KPK juga berharap ada penegakan etika internal partai politik. Penegakan etika dinilai strategis guna menjaga kepercayaan masyarakat ketika para kadernya masuk dalam ranah eksekutif dan legislatif.

Alasannya, masyarakat menginginkan ranah eksekutif dan legislatif diisi oleh orang-orang berintegritas.

"Hal ketiga yang menjadi sorotan adalah rekrutmen partai politik. Nah, ini penting agar untuk posisi krusial di parpol tidak tiba-tiba diisi oleh orang-orang karena kedekatannya dengan pimpinan parpol atau karena pemilikan kekayaan atau aset. Jangan sampai itu terjadi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/11/2018) malam.

Parpol, kata dia, harus memperbaiki pola rekrutmen sesuai standar atau kriteria yang proporsional.

Dengan demikian, setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dalam parpol dan maju sebagai calon pemimpin bagi masyarakat. Selain itu, proses kaderisasi parpol juga berlangsung dengan sehat.

"Sistem integritas partai politik yang merupakan perangkat kebijakan yang dibangun oleh partai politik untuk menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas dan meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/12513881/mendagri-anggap-sistem-integritas-parpol-bisa-lawan-racun-demokrasi

Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke