Pihak-pihak tersebut di antaranya, budayawan, ahli lingkungan hidup, ahli ekonomi, kelompok agama, hingga organisasi hubungan internasional.
"Banyak yang sudah memberikan masukan ke kita, di antaranya budayawan sudah, dan dia meminta audiensi. Masukan tertulisnya sudah dikirim dan meminta audensi tanggal 6 nanti," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).
"(Ahli) lingkungan hidup juga sudah. Jadi budayawan, lingkungan hidup, isu internasional, dan kelompok agama. Mereka juga sudah memberikan catatan seperti isu-isu SARA," sambungnya.
Arief mengatakan, dari proses koordinasi tersebut, muncul beberapa isu utama yang akan diangkat oleh KPU sebagai materi debat Pilpres 2019. Misalnya, isu pelayanan publik, ekonomi, hingga luar negeri.
Nantinya, isu-isu utama itu akan dipilah untuk setiap periode debat, dan akan dibahas lebih lanjut oleh tim perumus materi.
"Kita sudah mencatat beberapa isu kan, isu pelayanan publik, ekonomi, isu luar negeri, macam-macam. Lalu kita akan kelompokan debat pertama isu apa. Lalu kita undang para ahli untuk menyusun pertanyaan-pertanyannya," tutur Arief
Menurut Arief, pihaknya akan secara detail melakukan seleksi terhadap isu yang akan diangkat dalam debat. Sebab, terbatasnya waktu debat mengharuskan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memfasilitasi capres-cawapres dalam debat yang efektif.
Arief mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum dapat memastikan jumlah isu yang akan diangkat dalam debat. KPU, masih akan terus melakukan persiapan rencana debat hingga akhir tahun ini.
KPU berencana menggelar debat capres-cawapres sebanyak 5 kali. Seluruhnya, akan dilaksanakan pada tahun 2019.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebelumnya mengatakan, rancangan debat capres-cawapres ditargetkan selesai akhir tahun ini. Sehingga diharapkan debat pertama dapat digelar Januari 2019.
https://nasional.kompas.com/read/2018/11/29/06183161/bahas-materi-debat-pilpres-kpu-koordinasi-dengan-budayawan-hingga-ekonom