Salin Artikel

Langkah Pemerintah Antisipasi Macet di Tol Cikampek saat Liburan Akhir Tahun

Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pandu Yunianto menuturkan, salah satu solusinya adalah penghentian sementara tiga proyek besar yang di ruas tol tersebut.

Penghentian semenatra akan dilakukan mulai 18 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019.

Tiga proyek yang ia maksud adalah pembangunan, light rail transit (LRT), kereta cepat Jakarta-Bandung, dan Tol Layang Jakarta-Cikampek II (Elevated).

"Untuk mengurangi gangguan terhadap kelancaran, nanti mulai tanggal 18 Desember sampai tanggal 2 Januari, semua pekerjaan jalan di ruas jln tol itu akan dihentikan sementara," kata Pandu saat ditemui di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (26/11/2018).

Selain itu, mereka juga berencana membatasi kendaraan sumbu tiga dan lebih, untuk melewati ruas tol tersebut.

Pelarangan tersebut berlaku pada 21 Desember 2018 pukul 00.00 WIB hingga 22 Desember 2018 pukul 24.00 WIB. Kemudian, berlaku pada 25 Desember pukul 00.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

Lalu, aturan tersebut juga berlaku pada 28 Desember pukul 00.00 WIB hingga 29 Desember 2018 pukul 24.00 WIB. Kemudian, pada 1 Januari 2019 pukul 00.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

Kasubditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Bambang Sentot Widodo menambahkan, pihaknya juga akan memberlakukan pengalihan lalu lintas jika dibutuhkan.

"Tentunya kita membuat manajemen pengalihan arus lalu lintas apabila terjadi penumpukan. Memberikan alternatif jalan untuk pengalihan," katanya pada kesempatan yang sama.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/26/20083231/langkah-pemerintah-antisipasi-macet-di-tol-cikampek-saat-liburan-akhir-tahun

Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke