Pilpres sebagai Ajang Rasionalitas Publik

Prinsip dasarnya, kekuasaan dalam sistem demokrasi mendapatkan legitimasi ketika semua keputusan yang diambil lolos uji dalam diskursus publik sehingga dapat diterima secara intersubjektif oleh semua warga negara.

Hal tersebut mengandaikan adanya warga negara yang rasional, cerdas, dan argumentatif dalam menguji dan memperbincangkan keputusan-keputusan pemerintah tersebut.

Jadi dalam praksis demokrasi, terjadinya diskursus (adu argumentasi yang sehat dan objektif) dan tersedianya warga negara yang rasional dalam melahirkan diskursus merupakan prasyarat bagi lahirnya kehidupan demokrasi yang sehat.

Ruang publik adalah tempat semua kebijakan diuji oleh warga negara, itu dalam artian pasif. Dalam artian aktif, warga negara dengan kekuatan rasio dan argumentasinya, juga bisa menyodorkan opini dan program kepada pemerintah melalui saluran demokrasi yang tersedia.

Di kala rasionalitas lebih mengemuka, maka pertentangan opini di tengah masyarakat berjalan dinamis, penuh warna dan menggairahkan. Perdebatan yang sehat akan melahirkan gagasan brilian untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat.

Kebenaran ujaran agama, bahwa perbedaan itu rahmat, akan kita temui dalam diskursus rasional semacam ini. Dengan kata lain, rasionalitas sejatinya adalah anak kandung demokrasi.

Demokrasi berjalan sehat ketika terjadi perang ide dan program, yang berbasis pada kekuatan argumentasi nan rasional-logis, tentu dalam upaya mewujudkan cita-cita demokrasi, yaitu demi kesejahteraaan rakyat yang seluas-luasnya.

Demokrasi nihil tanpa rasionalitas. Rasionalitas pun sulit berkembang dalam dunia politik tanpa demokrasi. Demokrasi tanpa rasionalitas akan terjerumus kepada diktatoriat dan fasisme.

Dalam pemerintahan diktator yang berlaku adalah kekuasaan yang powerfull, memaksa, menindas. Tak ada tempat bagi suara yang mengritik pemerintah.

Dalam fasisme yang dituntut adalah kepatuhan. Ide dan argumentasi tak dibutuhkan dalam dikatoriat dan fasisme. Rakyat boleh berpendapat kalau diminta, tapi ide tersebut tak boleh dilempar ke publik kecuali sudah disetujui oleh yang berkuasa.

Lantas, apa yang terjadi belakangan ini? Mengapa begitu gaduh, tanpa ada satu pun penengah yang berdiri untuk mencerahkan? Mengapa yang berlangsung saat ini justru emosi-emosi yang dibalut dengan rasionalitas?

Raibnya rasionalitas dalam politik melahirkan sebuah istilah populer dalam perbendaharaan kamus politik, yaitu post-truth, kata yang beberapa tahun belakangan tenar di pelataran literasi media. Kata ini digelari Word of The Year 2016 oleh Oxford Dictionary.

Menurut Llorente (2017), istilah post-truth merujuk pada kondisi sosial-politik di mana objectivity and rationality give way to emotions, or to a willingness to uphold beliefs even though the facts show otherwise (objektivitas dan rasionalitas memberi jalan kepada emosi, atau keinginan untuk berpihak pada keyakinan meskipun fakta menunjukkan sebaliknya).

Di era post-truth, tulis Fransisco Rosales (2017), apa yang tampaknya benar, menjadi lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bersumber pada rasio, fakta, dan objektivitas.

Sementara "benar" adalah kategorisasi yang berdasarkan pada keyakinan diri, emosi. Tolok ukurnya adalah "kebenaran saya", tak perlu melalui tahapan uji publik dan diskursus.

Akhirnya, fakta objektif kurang berpengaruh terhadap opini publik daripada seruan terhadap emosi dan kepercayaan.

Dalam situasi politik yang bersumber pada "kebenaran saya", maka sesuatu yang bertentangan dengan "kebenaran saya" boleh dibasmi dengan cara apapun termasuk dengan cara menyebarkan kebencian, persekusi, dan hoaks.

Itulah awal mula dari lahirnya barbarisme dalam politik, sumber bagi kekacauan sosial. Dan, ketika kondisi "kebenaran saya" tersebut dimanfaatkan oleh politisi demagogis, tokoh populisme (baik yang berada di kekuasaan maupun dalam masyarakat), maka yang akan terlihat adalah realitas sosial politik yang sangat buruk bagi kenyamanan sosial-kemasyarakatan.

Oleh karena itu, iklim demokrasi yang memberi ruang pada pertukaran gagasan yang sehat, terbuka, dan akuntabel, akan memungkinkan terjadinya demokrasi berbasis kecerdasan publik yang matang dan berkualitas.

Kualitas kecerdasan publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana setiap warga mengerahkan segenap potensi kognitifnya dalam mengambil keputusan (decision making process).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan John Dewey bahwa yang terpenting dalam sebuah rezim demokrasi bukanlah hasil akhir sebuah keputusan, melainkan proses terjadinya dialektika pertukaran gagasan yang mengantarkan pada pilihan warga yang sudah teruji.

Inilah sebenarnya inti persoalan demokrasi kita. Demokrasi di negeri kita nampaknya baru sebatas demokrasi mayoritarian, bukan demokrasi yang mencerminkan kecerdasan publik dalam pengertian sesungguhnya.

Dalam konstruksi demokrasi semacam ini, pilihan warga sering kali ditentukan oleh hal-hal lain di luar aspek rasionalitas, seperti perasaan suka atau tidak suka, favoritisme, dan primordialisme.

Dalam demokrasi berbasis kecerdasan publik, kualitas pilihan ditentukan oleh ketundukan rasional-kognitif warga pada hal-hal yang bekerja di atas prinsip kemasukakalan (commonsensicality).

Pendek kata, hal penting yang perlu diperhatikan oleh masing-masing kontestan capres-cawapres yang tengah bertarung adalah bagaimana menundukkan kognisi warga pemilih melalui sebuah skema terstruktur dan terukur tentang Indonesia yang lebih baik berdasarkan atas rasional tentang berbagai persoalan yang membelit bangsa ini.

Skema semacam ini menjadi penting di tengah absennya peta jalan menuju Indonesia sejahtera yang realistisis, terukur, dan dapat dicapai (achievable), bukan sekadar janji-janji retoris yang lazim dijual para juru kampanye pemilu.