Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, Ini Kata Sandiaga

Menurut Sandiaga, itu artinya pemerintah mengakui program DP 0 yang digagasnya saat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

"Baguslah buat saya, bagus berarti itu dia lihat data yang sama yang kita pakai di DKI," ujar Sandiaga di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Kamis (8/11/2018).

Sandiaga mengatakan sejak awal dia melihat masyarakat memang butuh rumah dengan kemudahan uang muka. Dia menyinggung pengadaan rumah DP 0 saat dirinya masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

Sandiaga mengatakan dia dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah membuat konsep seperti itu pada awal kampanye. Progam rumah DP 0, kata Sandiaga, juga sudah launching sejak tahun pertama pemerintahan.

Dia senang jika pemerintah pusat sudah melihat fakta ini dan mulai membawa program serupa ke level nasional.

"Sekarang Alhamdulillah Pak Jokowi mengakui dan saya sebagai salah satu dari penggagas ini bersama Pak Anies dan tim sebetulnya, pasti akan sangat setuju kalau ini dibawa ke level nasional," kata Sandiaga.

Dia pun setuju karena program serupa dibuat untuk aparatur sipil negara, TNI, dan juga Polri. Menurut dia, mereka pantas untuk mendapatkan fasilitas itu karena telah berjuang untuk negara.

Namun, Sandiaga tidak ingin berkomentar soal rencana ini yang muncul di ujung pemerintahan Jokowi. Dia tidak mau buru-buru menyimpulkan bahwa kebijakan ini politis dan berkaitan dengan Pilpres.

"Nanti pengamat saja yang berkomentar (soal itu) tapi saya melihat bahwa ini memang dibutuhkan. Nanti biar masyarakat yang menilai ini politis atau enggak, karena semua balik kepada niatnya," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana menyediakan rumah layak huni bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang belum memilikinya. Rencananya, pemerintah hanya menyiapkan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persen bagi ASN, TNI dan Polri yang ingin memiliki rumah layak huni tersebut.

"Skema khususnya very clear. Kalau ini program pemerintah, DP bisa kita kasih 0 persen," ujar Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

"Ini supaya menarik bagi para pegawai dan tidak terlalu mahal sehingga terjangkau," lanjut dia.

Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada.

Setelah itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu.

Rumah yang dimaksud tergantung letaknya. Apabila di Jakarta dan sekitarnya, rumah berbentuk rumah susun. Namun apabila berada di luar Jakarta dan sekitarnya, kemungkinan besar adalah rumah tapak.