PKS Pastikan Sejalan dengan Gerindra soal Wagub DKI karena Target #2019GantiPresiden

Oleh karena itu, menurut dia, wajar jika akhirnya Gerindra kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi jatah PKS.

Hal itu disampaikan Mardani menanggapi hasil rapat antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Senin (6/11/2018).

"Dari awal kami berpendapat Gerindra dan PKS akan berharmoni untuk masalah Wagub DKI karena ada target besar #2019GantiPresiden yang harus dicapai," kata Mardani melalui pesan singkat, Selasa (6/11/2018).

Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Sandiaga karena tugas yang berat untuk membangun Jakarta.

Saat ditanya soal syarat kelayakan yang harus dipenuhi kader PKS pengganti Sandiaga, Mardani meminta hal itu ditanyakan kepada Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

"Siapapun yang dilantik menggantikan Bang Sandi punya tugas berat mendampingi Mas Anies mewujudkan pelayanan terbaik untuk warga Jakarta," lanjut dia.

Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno akan diserahkan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat bersama antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di Kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018) sore.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, pihaknya mengikuti kebijakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sejak awal menyerahkan kursi wagub itu untuk PKS.

"Gerindra DKI Jakarta akan mengamankan kebijakan Ketua Umum, Pak Prabowo, berkaitan dengan pemilihan pengisian jabatan wakil gubernur DKI Jakarta," ujar Taufik saat konferensi pers sesuai rapat.

Meskipun kursi wagub telah diserahkan kepada PKS, DPD Gerindra DKI dan DPW PKS DKI akan membentuk badan untuk melakukan fit and proper test kepada para calon kandidat wagub DKI.

Badan itu nantinya akan memutuskan dua kader PKS yang dicalonkan sebagai kandidat wagub untuk dipilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD DKI Jakarta.