Tak Campuri Mekanisme di DPR, KPK Fokus Penanganan Kasus Taufik Kurniawan

KPK tak mempersoalkan mekanisme di DPR terkait posisi Taufik di parlemen setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Taufik merupakan tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016.

"Bagi KPK yang menjadi domain kewenangan kami itu proses penyidikan termasuk proses pemeriksaan dan kegiatan lain yang bisa dilakukan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

"Bahwa yang bersangkutan nanti mundur atau tidak, atau bagaimana mekanisme etik di DPR, itu menjadi domain DPR, jadi silakan saja," lanjut dia.

Ia menegaskan, KPK hanya fokus pada penanganan perkara.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan Taufik tak perlu mundur dari kursi pimpinan DPR meskipun sudah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, Pimpinan DPR diberhentikan bila dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.

Bamsoet tak khawatir jika Taufik tak mundur akan memengaruhi citra DPR.

Politisi Partai Golkar ini memastikan tetap menjaga citra lembaga dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Pimpinan DPR akan menggelar rapat untuk membahas posisi Taufik setelah berstatus tersangka.